Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menyita 44 objek tanah dan bangunan di berbagai daerah dengan nilai aset sebesar Rp286,27 miliar dari kasus dugaan korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT. DST dan PT. MIF periode 2012 – 2016.
Aset tersebut disita penyidik Polri setelah melakukan pengembangan untuk nantinya pemulihan kerugian negara.
“Kortas Tipidkor Polri telah menyita 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai sekitar Rp286,27 miliar,”
kata Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Yusuf Afandi dalam keterangannya pada Jumat 13 November 2026.
Penyitaan di Aceh dan Sumatera Selatan
Ilustrasi garis polisi. (Sumber: Unsplash/ Ted Balmer)
Penyidikan dugaan korupsi LPEI telah berlangsung sejak pekan lalu hingga Kamis, 12 November 2026 kemarin. Polri menyita dan memasang plang secara bersamaan di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Selatan.
Iklan
Pemasangan plang dilakukan terhadap satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek di Sumatera Selatan. Kemudian dua objek di Jakarta Selatan, satu objek di Kota Tangerang, dan dua objek di Depok.
“Pemasangan plang menandai status sitaan aset. Penyitaan dilakukan untuk mengamankan aset selama proses hukum. Nilai Rp286,27 miliar tadi adalah nilai aset yang disita, adapun pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini,”
ujar Yusuf.
Enam Orang Tersangka
Sejauh ini, Polri masih menetapkan enam orang sebagai pihak yang bertanggungjawab, yakni FH selaku Relationship Manager Divisi Pembiayaan UKM LPEI periode 2011–2018, NH selaku Kepala Departemen Pembiayaan UKM LPEI periode 2012–2018, DSD selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM LPEI.
Selain itu, ada IS selaku Direktur Pelaksana III LPEI periode 2013–2016, AS selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, serta DM selaku Direktur Utama PT MIF periode 2014–2022.
Para tersangka diduga bersekongkol melakukan tindak pidana memberikan biaya dari LPEI kepada PT DST dan PT MIF selama empat tahun sejak 2012.
Sejumlah polisi berjaga di lahan tanah milik negara yang menjadi objek perkara dugaan tindak pidana korupsi penguasaan tanah negara yang telah disita penyidik di kawasan Ungasan, Badung, Bali, Kamis (17/9/2026). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/nym.
Kerugian Negara Mencapai US$46 juta
Akibat peminjaman yang tidak sesuai dengan prosedur, membuat negara mengalami kerugian sebesar US$43.617.739,13.
“Penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan tidak diperiksa dengan baik. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak pembayarannya kepada LPEI,”
Yusuf membeberkan.
Selanjutnya, penyidik akan terus menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini untuk mendukung upaya pemulihan kerugian negara. Dalam penanganan perkara ini, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan hak setiap tersangka.
