Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Raffi Ahmad, Nagita hingga Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Sadapan, Ini Daftar Nama yang Terungkap!

Sejumlah publik figur hingga jurnalis seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deanova, sampai pegiat media sosial Deni Siregar rupanya turut menjadi korban penyadapan Listyo Sigit.

Ilustrasi Listyo Sigit dan kasus penyadapan.
Ilustrasi Listyo Sigit dan kasus penyadapan. (Owrite.id/Acel)

Bareskrim Polri mengungkap sejumlah figur publik dan jurnalis yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.

Nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, Alfito Deannova Ginting, hingga pegiat media sosial Denny Siregar masuk dalam daftar yang diungkap penyidik.

Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,”

kata Dirtipid Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto saat dikonfirmasi, Senin 16 November 2026.

Suhermanto membenarkan bahwa pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta jurnalis Najwa Shihab dan Alfito Deannova Ginting termasuk pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Iklan

Selain nama-nama tersebut, penyidik juga menyebut Denny Siregar sebagai salah satu pihak yang masuk dalam daftar.

Pengungkapan nama-nama baru itu memperluas daftar sasaran dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.

Dalam rapat tersebut, Suyudi mengungkap penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kelompok lain juga diduga menjadi target, mulai dari pejabat negara, politikus, hingga masyarakat sipil.

Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,”

kata Suyudi Kamis, 12 November 2026.

Suyudi juga membeberkan pembagian peran empat tersangka dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR, masing-masing tersangka diduga memiliki keterlibatan berbeda, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, pelaksana teknis, hingga penerima hasil penyadapan.

Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta Nasution. Listyo juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.

Sementara itu, Slamet Uliandi diduga berperan memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan teknis penyadapan.

Ia juga disebut menjadi penghubung laporan hasil penyadapan, baik laporan harian maupun analisis, kepada Listyo.

Adapun Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Ahrie Sonta. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo.

Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.

Ahrie Sonta Nasution diduga menerima instruksi dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ia juga disebut melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait kegiatan tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghilangan informasi elektronik.

Pasal yang disangkakan meliputi Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut berbeda-beda. Pasal 258 KUHP mengatur ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP maksimal enam atau tujuh tahun sesuai ayat yang diterapkan, sedangkan ketentuan UU ITE terkait penghilangan informasi elektronik memiliki ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Meski demikian, perkara tersebut masih dalam proses hukum. Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk membela diri dan asas praduga tak bersalah harus dihormati sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar