Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Ajukan Sanksi Meringankan Inisial DR, Eko Hadi Tetap Disanksi Pecat dari Polri

Irjen Eko Hadi Santoso tetap dijatuhi sanksi PTDH oleh majelis KKEP meski telah mengajukan saksi meringankan seorang perempuan inisial DR

Polri: Irjen Eko Hadi Melakukan Pemufakatan Ilegal Akses Teknologi Milik Polri
Irjen Eko Hadi Santoso (kemeja biru nomor punggung 02) usai menjalani sidang etik di Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri tetap menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh negara lain.

Meskipun, Eko sempat mengajukan saksi meringankan inisial DR selama proses sidang tersebut.

Salah satu saksi atas izin ketua komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR,”

ungkap Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Periksa 9 Orang Saksi

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di depan Gedung Divpropam Mabes Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di depan Gedung Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Dalam sidang etik yang digelar secara tertutup, Majelis KKEP turut memanggil dan memeriksa total sembilan orang saksi.

Iklan

Sidang dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo, Wakil Ketua Irjen Untung Widiatmoko, serta anggota yakni Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

“Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi,”

ungkap Trunoyudo.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Choirul Anam ikut hadir sebagai pengawas eksternal. Dia mengatakan sidang berlangsung sesuai prosedur yang berlaku.

Eko Hadi bahkan diberikan haknya sebagai terduga pelanggar untuk menyatakan banding. Anam mengatakan, terduga pelanggar menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas ulahnya.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,”

ucap Anam.
Foto Irjen Ahrie Sonta gunakan perangkat Polri
Foto Irjen Ahrie Sonta gunakan perangkat Polri/Doc. Owrite/Acel

Sanksi PTDH ini menyusul setelah Irjen Ahrie Sonta dijatuhi putusan serupa. Mereka sama-sama terlibat dalam kasus penyadapan akses ilegal.

Sementara untuk sidang selanjutnya akan dilakukan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi sebagai terduga pelanggar. Jadwal sidang terhadap mereka masih menyusul.

Sementara dalam tindak pidananya, para tersangka disangkakan melanggar pasal Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang -Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.