Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Buntut Ikut-Ikutan Sadap Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri

Majelis Sidang KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Eko Hadi Santoso karena terlibat kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Buntut Ikut-Ikutan Sadap Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat Dari Polri
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap terduga pelanggar Irjen Eko Hadi Santoso.

Eko dijatuhi sanksi buntut ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyadapan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh negara lainnya.

Sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,”

ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divpropam Mabes Polri, Selasa 17 November 2026.

Pelanggaran Berat

Ilustrasi Irjen Ahrie Sonta Dipecat
Ilustrasi Irjen Ahrie Sonta Dipecat/Doc. Owrite/Acel

Eko dinyatakan melakukan pelanggaran berat karena bersekongkol dengan para tersangka lain, menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan aset milik Porli untuk melakukan penyadapan.

Iklan

Terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela,”

ucap Trunoyudo.

Meski telah dijatuhi sanksi dipecat dari Polri, Eko menyatakan perlawanan atas putusan Majelis KKEP dengan mengajukan banding.

Dengan demikian, sidang masih akan bergulir hingga ke komisi banding Polri.

Atas putusan ini, EHS menyatakan banding,”

tutup Trunoyudo.

PTDH Juga Diterima Ahrie Sonta

Adapun sanksi PTDH juga sebelumnya dijatuhi terhadap eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Dia turut dinyatakan bersalah karena terlibat dalam penyadapan menggunakan alat perangkat milik Polri.

Meski demikian, dia turut menyatakan banding atas putusan Majelis KKEP.

Sementara, untuk sidang selanjutnya akan dijadwalkan terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Iklan