Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyoroti dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede alias Yos.
Ia mengingatkan, kasus tersebut bukan hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga menguji keseriusan negara dalam menjamin keselamatan korban dari potensi intimidasi dan tekanan, terutama karena terduga pelaku memiliki kekuasaan dan posisi politik.
Menurutnya, status terduga pelaku sebagai kepala daerah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian risiko.
Iklan
Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,”
kata Andreas, Selasa, 17 November 2026.
Dia mengingatkan, posisi Yos sebagai pejabat publik dapat menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang berpotensi memengaruhi kebebasan korban dalam memberikan keterangan. Karena itu, jangan sampai ada tekanan yang membuat korban takut melanjutkan proses hukum.
Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak manapun,”
Untuk mencegah hal itu, Andreas mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberikan pendampingan kepada korban berinisial RWM.
LPSK juga diminta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pendamping korban untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan sejak awal.
Menurut Andreas, korban dan saksi harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur pengajuan perlindungan, bentuk perlindungan yang tersedia, hingga persyaratan yang harus dipenuhi.
Pelapor dan saksi perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan, bentuk perlindungan yang tersedia, dan persyaratan yang berlaku,”
ujarnya.
Ia juga meminta aparat memperhatikan berbagai kemungkinan tekanan, termasuk melalui perantara maupun keluarga korban. Penyebaran informasi pribadi korban juga harus diantisipasi agar tidak menimbulkan ancaman baru.
Pendekatan melalui perantara, tekanan terhadap keluarga, atau penyebaran informasi pribadi perlu menjadi perhatian apabila dilaporkan atau ditemukan,”
jelas Andreas.
Di sisi lain, Andreas meminta kepolisian segera mengambil langkah hukum terhadap Yos Lede apabila bukti permulaan yang cukup telah ditemukan.
Menurutnya, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan perkara jika alat bukti awal sudah memadai.
Tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, siapapun dia, dan apapun status sosial dan latar belakangnya. Hukum harus berpihak bagi korban kekerasan seksual,”
tegasnya.
Kronologi
Kasus ini bermula ketika RWM diajak dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan mendapatkan pekerjaan.
Korban kemudian dibawa ke rumah dinas Bupati Kupang. Di lokasi tersebut, Yos diduga melakukan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik terhadap korban.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) sebelumnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang. Dalam proses tersebut, polisi menemukan celana milik RWM yang disebut digunakan korban saat peristiwa dugaan pemerkosaan terjadi.
Andreas memastikan Komisi XIII DPR akan ikut mengawal penanganan perkara tersebut. Pengawasan terutama diarahkan pada akses korban terhadap mekanisme perlindungan, kecepatan penilaian risiko, serta tindak lanjut apabila ditemukan ancaman terhadap pelapor maupun saksi.
Kesempatan memperoleh keadilan perlu ditopang oleh rasa aman untuk memberikan keterangan. Negara harus memastikan pelapor dan saksi memahami haknya serta dapat menggunakan mekanisme perlindungan tanpa hambatan yang tidak semestinya,”