“Saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan. (Dokumen) segera dilimpahkan (kepada kejaksaan, sebelum) persidangan,”
ucap Taufik.
Hormat
Perihal kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit tidak berkaitan dengan kegiatan penindakan yang selama ini telah dilakukan, termasuk kegiatan OTT. Meski demikian, komisi antirasuah menghormati proses hukum yang tengah berjalan di tangan Bareskrim Polri.
“KPK tentu menghormati apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum lain,”
kata Taufik.
Apabila terdapat informasi kebocoran yang berkaitan langsung dengan perkara yang ditangani KPK, maka bakal menindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK, tentu itu menjadi ranah KPK,”
tutup dia.
Aparat Dengar Aparat
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan kasus penyadapan ilegal menyasar internal Polri, KPK, dan kejaksaan. Penyadap tak hanya menyasar Presiden Prabowo.
“Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan antara lain Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,”
kata Suyudi, Kamis, 12 November.
Empat tersangka—Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi—memiliki peran berbeda, seperti pemberi perintah, pemberi persetujuan, hingga pelaksana dan penerima hasil penyadapan.
Listyo Sigit yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memerintahkan sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi pesan WhatsApp. Ia juga diduga menjadi pihak yang menerima hasil akhir penyadapan.
Sementara, Slamet Uliandi diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan berupa laporan harian cum analisis kepada Listyo.
Kemudian, Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko kemudian diduga menyetujui melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Lalu Ahrie Sonta Nasution diduga menerima perintah dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk menyadap tanpa permohonan penyidik. Ia pun melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo. Lalu, memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan sebagai jembatan komunikasi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang -Undang ITE. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.