“Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait dengan pengamanan alat, gawai, dan sebagainya, juga akan kami pelajari. Begitu juga alat bukti lain yang bisa menguatkan penyidikan kasus makar ini,”
ucap dia.
Kirim
Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan perihal dugaan makar pada Kamis, 12 November 2026.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengakui pihaknya telah mengirimkan SPDP sebagai bentuk kewajiban sejak laporan polisi dugaan makar diterbitkan. Namun, dia menegaskan polisi belum menetapkan tersangka dalam tindak pidana makar.
Dalam laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, tercantum nama Listyo Sigit Prabowo dkk dalam kolom tersangka/terdakwa terdaftar nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026.
Merujuk informasi yang tercantum, Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana dengan KUHP Tahun 2023, meliputi Pasal 191, Pasal 193 Ayat (1), Pasal 196 Ayat (1), Pasal 20 huruf a, b, c, dan d, serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dari sederet pasal yang disertakan dalam SPDP, disertakan Pasal 191 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang menyangkut dugaan makar.
Dalam perkara penyadapan ilegal akses, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.
Modus operandi penyadapan yang dilakukan yakni tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi. Beberapa nomor target dimasukkan ke peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.
Bareskrim Polri mengungkap korban penyadapan Sigit cs ialah Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh ormas, tokoh pers, dan pengusaha. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Kini para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.