Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Penyadapan Presiden Berujung PTDH, Pekan Depan Giliran Listyo Sigit Hadapi Sidang Etik

Majelis KKEP Polri menjadwalkan sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut dugaan penyadapan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh negara lainnya pekan.

Ilustrasi DPR Usul Prabowo Cabut Bintang Listyo Sigit
Ilustrasi DPR Usul Prabowo Cabut Bintang Listyo Sigit/Doc. Owrite/Acel

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri telah menjadwalkan sidang etik terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buntut dugaan penyadapan ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh negara lainnya pekan depan.

“Untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,”

ucap Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Gedung Divpropam Polri, Selasa, 17 November 2026.

Trunoyudo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang etik terhadap Sigit. Mengingat dia merupakan perwira tinggi (Pati) Polri yang masih aktif dengan pangkat jenderal bintang empat.

Sidang Dipimpin Pati Polri

Ilustrasi Listyo Sigit dan kasus penyadapan.
Ilustrasi Listyo Sigit dan kasus penyadapan. (Owrite.id/Acel)

Nantinya sidang etik akan mengacu dalam ketentuan Perpol Pasal 42 Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Iklan

Dalam Pasal tersebut mengatur susunan organisasi KKEP. Nantinya sidang KKEP bakal dipimpin oleh Pati Polri berpangkat setingkat lebih tinggi, atau sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dengan pangkat terduga pelanggar.

“Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,”

ujar Trunoyudo.

Dua Tersangka PTDH

Polri: Irjen Eko Hadi Melakukan Pemufakatan Ilegal Akses Teknologi Milik Polri
Irjen Eko Hadi Santoso (kemeja biru nomor punggung 02) usai menjalani sidang etik di Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Adapun dalam sidang kode etik, Majelis KKEP telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Mereka dinyatakan melanggar kode etik dengan melakukan kegiatan ilegal akses berupa dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 11 ayat 1 huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Iklan