Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana dengan KUHP Tahun 2023, meliputi Pasal 191, Pasal 193 Ayat (1), Pasal 196 Ayat (1), Pasal 20 huruf a, b, c, dan d, serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dari sederet pasal yang disertakan dalam SPDP, disertakan Pasal 191 KUHP dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang menyangkut dugaan makar.
Sidik Sisi
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan kasus dugaan makar oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah naik ke tahap penyidikan.
Dugaan makar merupakan pengembangan dari dugaan penyadapan Listyo Sigit cs terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lain.
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini masuk ke tahap penyidikan,”
kata Johnny.
Dugaan makar dan penyadapan ilegal akses menjadi konsentrasi utama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Sang Jenderal membentuk tim khusus yang diketuai Kabareskrim Komjen Asep Safrudin guna mengusut perkara tersebut.
Hingga kini proses penyidikan dua objek tindak pidana itu masih bergulir di meja penyidik, termasuk pendalaman dugaan keterlibatan pihak lain.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,”
ucap Johnny.
Dalam perkara penyadapan ilegal akses, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal yang terjadi sepanjang 2025 hingga 2026.
Modus operandi penyadapan yang dilakukan yakni tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi. Beberapa nomor target dimasukkan ke peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi.
Bareskrim Polri mengungkap korban penyadapan Listyo Sigit cs ialah Presiden Prabowo, menteri, tokoh politik, tokoh ormas, tokoh pers, dan pengusaha. Polisi juga menyita barang bukti berupa 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk.
Kini para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.