Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Polri: Irjen Eko Hadi Melakukan Pemufakatan Ilegal Akses Teknologi Milik Polri

Majelis KKEP menyatakan Irjen Eko Hadi Santoso bersekongkol melakukan penyadapan bersama para terduga pelanggar lain dengan memanfaatkan teknologi milik Polri.

Polri: Irjen Eko Hadi Melakukan Pemufakatan Ilegal Akses Teknologi Milik Polri
Irjen Eko Hadi Santoso (kemeja biru nomor punggung 02) usai menjalani sidang etik di Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi berupaya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) oleh majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Dalam putusan sidang, Eko dinyatakan bersekongkol melakukan penyadapan bersama para terduga pelanggar lain dengan memanfaatkan teknologi milik Polri.

Melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri,”

ucap Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Selasa 17 November 2026.

Eko Lakukan Perbuatan Tercela

Buntut Ikut-Ikutan Sadap Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Dipecat Dari Polri
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Oleh karenanya, majelis KKEP menyatakan perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela karena menyalahgunakan wewenang.

Iklan

Selain itu, aksi penyadapan tidak dilakukan secara prosedural sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Majelis menyatakan, Eko dipecat dari Polri.

Dia dinyatakan melanggar Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,”

tegas Trunoyudo.

Eko Menyatakan Banding

Kendati demikian, Eko memutuskan banding atas putusan Majelis KKEP. Sehingga sidang tersebut masih akan bergulir dalam sidang banding selanjutnya.

Adapun sanksi PTDH juga sebelumnya dijatuhi terhadap eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta. Dia turut dinyatakan bersalah karena terlibat dalam penyadapan menggunakan alat perangkat milik Polri.

Sementara, untuk sidang selanjutnya akan dijadwalkan terhadap eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.