Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Setelah Ahrie Dipecat, Kini Giliran Irjen Eko Hadi Hadapi Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden

Divpropam Mabes Polri menggelar sidang etik Brigjen Eko Hadi Santoso secara tertutup buntut kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di depan Gedung Divpropam Mabes Polri.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di depan Gedung Divpropam Mabes Polri, Selasa (17/11). Rahmat Baihaqi

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa, 17 November 2026.

Eko diperiksa atas dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta permufakatan melakukan akses ilegal. Hal itu didsampaikan Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.

Telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,”

ujarnya.

Sidang KKEP tersebut digelar di lantai 2 Ruang Sidang Biro Wabprof Gedung Divpropam Polri sekitar pukul 09.00 WIB.

Iklan

Persidangan dipimpin Komjen Hendro Pandowo selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.

Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dalam perkara ini, Eko disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, bertindak tidak profesional dan tidak prosedural, serta diduga bersekongkol melakukan akses ilegal atau illegal access dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Dugaan pelanggaran tersebut disebut berkaitan dengan tugas Eko saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Trunoyudo menegaskan, proses sidang etik akan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas dan akuntabilitas.

Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku,”

tutup Truno.

Sebelum Eko, Divpropam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Dalam sidang tersebut, Ahrie dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi belum diumumkan jadwal pelaksanaannya. Keduanya juga terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut bersama Eko dan Ahrie.

Keempat perwira tinggi Polri itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang ditangani Bareskrim Polri.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum menjadi putusan bersalah dari pengadilan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar