Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi di Cipete, Diduga Jadi Posko Makar soal Penyadapan Prabowo!
Kediaman Eko Hadi digeledah penyidik Bareskrim Polri di kawasan Cipete, Selasa 17 November 2026 malam. Diduga kediaman Eko dijadikan posko makar buntut kasus penyadapan.
Penyidik Bareskrim Polri menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026 malam. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam pengusutan dugaan tindak pidana makar yang dikembangkan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan rumah Eko diduga digunakan sebagai posko untuk kegiatan yang sedang diselidiki penyidik.
Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH,”
kata Susatyo saat dikonfirmasi awak media, Rabu, 18 November 2026.
Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan hasil penggeledahan maupun barang bukti yang ditemukan di kediaman mantan perwira tinggi Polri tersebut. Ia menyatakan perkembangan perkara akan disampaikan dalam konferensi pers.
Iklan
Untuk perkembangan tindak pidana terhadap Kamneg (keamanan negara) – Makar akan disampaikan saat presscon lengkap,”
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.
Bareskrim kini mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyadapan tersebut dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah perangkat atau sistem elektronik.
Salah satu sasaran yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo.
Dalam perkara penyadapan tersebut, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal yang disebut penyidik mencapai 10 tahun penjara.
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar ditangani sebagai perkara tersendiri yang dikembangkan dari kasus penyadapan.
Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi dan meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara dugaan makar juga telah dikirimkan kepada Kejaksaan RI.
Dalam SPDP tersebut tercantum sejumlah pasal terkait dugaan makar dalam KUHP, termasuk Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1).
Meski penyidikan telah berjalan, Polri menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa, 17 November 2026 menyatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami perkara tersebut.