Bareskrim Temukan Sejumlah Posko Diduga Terkait Makar Saat Geledah Rumah Irjen Eko
Bareskrim Polri menduga ada lebih dari satu posko terkait dugaan tindak pidana makar saat menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete.
Bareskrim Polri menduga ada lebih dari satu posko terkait dugaan tindak pidana makar saat menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,”
ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Rabu, 18 November 2026.
Susatyo mengatakan salah satu posko tersebut difungsikan sebagai pelengkapan. Meski demikian, Sustyo tidak merinci ada berapa banyak posko diduga terkait tindak pidana makar.
Eks Kapolres Metro Jakarta Pusat itu tidak merinci sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah lokasi itu.
Iklan
“Tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada presscon,”
ucapnya.
Dalami Pidana Keamanan Negara
Ilustrasi Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi/Doc. Owrite/Acel
Bareskrim kini mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara dugaan penyadapan tersebut dan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah perangkat atau sistem elektronik.
Salah satu sasaran yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo.
Dalam perkara penyadapan tersebut, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal yang disebut penyidik mencapai 10 tahun penjara.
Pidana Makar
/Doc. Owrite/Acel
Sementara itu, dugaan tindak pidana makar ditangani sebagai perkara tersendiri yang dikembangkan dari kasus penyadapan.
Bareskrim telah menerbitkan laporan polisi dan meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara dugaan makar juga telah dikirimkan kepada Kejaksaan RI.
Dalam SPDP tersebut tercantum sejumlah pasal terkait dugaan makar dalam KUHP, termasuk Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1).
Meski penyidikan telah berjalan, Polri menegaskan belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Selasa, 17 November 2026 menyatakan penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti untuk mendalami perkara tersebut.