Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Brigjen TK Masuk Patsus, Benang Kusut Penyadapan Prabowo Diusut

Bareskrim Polri telah menempatkan Brigjen TK di Penempatan Khusus buntut diduga terlibat dalam kasus dugaan penyadapan bersama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Selasa, 17 November 2026. (Dokumentasi Humas Mabes Polri)

Bareskrim Polri telah menempatkan Brigjen TK di Penempatan Khusus (Patsus) lantaran diduga terlibat dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh lain.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengakui hal tersebut. Dia bilang pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih tetap berlangsung oleh Divisi Propam Polri.

“Masih dalam proses pendalaman, pemeriksaan masih secara kesinambungan dilakukan,”

ucap Trunoyudo di Mabes Polri, Rabu, 18 November 2026.

Trunoyudo belum dapat menyampaikan lebih lanjut status hukum dari pada Brigjen TK. Dia memastikan proses penyelidikan tetap akan disampaikan kepada masyarakat.

Iklan

“Nanti kami sampaikan lebih lanjut kepada media, sebagai akuntabilitas dan transparansi,”

kata dia.

Peran

Saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sempat menyinggung peran TK. Semua bermula ketika perintah penyadapan yang diterima Ahrie Sonta berasal dari Listyo Sigit.

“AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon diduga menerima perintah dari Jenderal LSP,”

ujar Suyudi.

Ahrie diduga meneruskan perintah tersebut kepada operator untuk menyadap tanpa ada permohonan penyidik. Ahrie juga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit dan memerintahkan TK untuk mengawasi.

“Kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,”

terang Suyudi.

Mekanisme penyadapan melalui jalur internal atau jalur atensi. Perintah disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp, tanpa dilengkapi permohonan penyidik dan dokumen pendukung perkara.

Nomor kontak yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke dalam sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana. Proses penyadapan selanjutnya dilakukan menggunakan sistem PenLink’s X (PLX).

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.