Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Disorot DPR, Pigai: Patut Mundur Jika Bersalah

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa Bupati Kupang, Yosef Lede, patut mengundurkan diri apabila terbukti bersalah

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang Disorot DPR, Pigai: Patut Mundur jika Bersalah
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (Owrite/Hadi Febriansyah)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa Bupati Kupang, Yosef Lede, patut mengundurkan diri apabila terbukti bersalah dalam perkara dugaan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai setelah muncul desakan publik agar kasus yang menyeret nama kepala daerah itu ditangani secara serius. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan dan tidak boleh mendahului penetapan kesalahan.

Ya kalau terbukti bersalah ya patutlah (mundur),”

kata Pigai saat konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu 18 November 2026.

Dilihat Dua Sisi

Pigai menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yaitu proses hukum dan proses politik. Keduanya memiliki aturan serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.

Iklan

“Kan itu ada proses, ini proses politik dan proses hukum. Proses hukum itu berbeda dengan proses politik,”

ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa hingga pernyataan tersebut disampaikan, Bupati Kupang belum berstatus sebagai tersangka. Pigai meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses pemeriksaan sesuai ketentuan.

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan.
Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan. (Pexels/Nino Caré)

Kronologi Kekerasan Seksual

Perkembangan perkara ini turut mendapat perhatian anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan NTT, Umbu Kabunang. Umbu menyampaikan informasi mengenai dugaan peristiwa yang disebut terjadi dua kali dalam satu malam. Keterangan tersebut, menurutnya, diperoleh dari pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di NTT.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, terduga pelaku diduga meminta dua perempuan mencarikan perempuan lain untuk dibawa ke kediamannya.

Umbu menjelaskan bahwa kedua perempuan tersebut kemudian mengantar korban ke rumah yang dimaksud. Setelah korban berada di lokasi, keduanya disebut meninggalkan korban bersama terduga pelaku.

Jadi tiga orang wanita datang ke tempat terduga pelaku, terus korban ini ditinggalkan di rumah situ, terus kedua-dua wanita ini pulang, keluar,”

kata Umbu.

Beberapa jam setelah kejadian tersebut, diduga terjadi tindak pemerkosaan. Korban disebut sempat menghubungi dua perempuan yang sebelumnya mengantarnya untuk meminta dijemput. Namun, menurut penuturan Umbu, korban tidak segera dibawa meninggalkan lokasi.

Jadi terjadi dalam satu hari itu terjadi diduga dua kali tindak pidana pemerkosaan,”

ujarnya.

Umbu menambahkan, korban kemudian menghubungi anggota keluarganya untuk meminta bantuan. Saat itu, korban disebut berada dalam keadaan ketakutan hingga bersembunyi di kamar mandi.

Ia juga menyampaikan adanya dugaan pemberian uang kepada korban. Berdasarkan informasi yang diterimanya, uang tersebut diduga diletakkan di dalam tas korban, tetapi tidak diambil.

Minta Dugaan TPPO Turut Didalami

Selain dugaan kekerasan seksual, Umbu Kabunang meminta kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perkara tersebut.

Permintaan itu berkaitan dengan informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak lain yang diminta mencari perempuan untuk dibawa ke tempat terduga pelaku.

Umbu juga menyoroti dugaan adanya tekanan agar korban tidak mengungkap peristiwa yang dialaminya. Karena itu, ia meminta LPSK dan kepolisian memastikan korban serta saksi memperoleh perlindungan dari ancaman maupun intimidasi.

Makanya kami minta kepada LPSK untuk segera melindungi korban dan saksi-saksi lain daripada teror ancaman sehingga mereka tidak berani menyatakan pendapat yang benar,”

katanya.

Menurut Umbu, LPSK NTT telah memberikan perlindungan kepada korban dengan menempatkannya di rumah aman. Ia juga mengaku telah menjalin komunikasi dengan Kapolda NTT agar penanganan perkara tersebut dapat dituntaskan.

Desak Polisi Segera Usut Perkara

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (Foto: Dokumentasi Parlemen)

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, turut meminta kepolisian bergerak menangani perkara tersebut tanpa harus menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Rieke merujuk pernyataan Mendagri pada 16 November 2026 yang menyebut aparat kepolisian dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima informasi mengenai rencana pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Kupang pada 21 November. Rieke mempertanyakan jeda waktu pemeriksaan tersebut karena laporan disebut telah disampaikan sejak 13 November.

Kami tetap berkomitmen untuk bukan hanya mengawal viral, tetapi kita pastikan bahwa kasus ini harus diusut tuntas,”

kata Rieke.

Selain dugaan kekerasan seksual, Rieke meminta penyidik mendalami kemungkinan tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut perlu diperiksa agar penanganan hukum tidak mengabaikan kemungkinan adanya tindak pidana lain.

Iklan