Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Kasus Korupsi Dana BNPB Merambah Militer, KPK Periksa Letjen Suharyanto

KPK bersama Puspom TNI telah memeriksa eks Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dugaan korupsi DSP di lingkungan BNPB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BNPB
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang ke BNPB. (Owrite.id/Acel)

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa eks Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto dan prajurit TNI aktif lain yang menjabat Deputi BNPB dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan bersama Pusat Polisi Militer TNI pekan lalu.

Jadi, pada Kamis pekan kemarin, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk memeriksa (Suharyanto dan lainnya),”

ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 18 November 2026.

Cecar

Suharyanto dan Deputi BNPB diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Mereka dicecar mengenai proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung, serta dugaan konflik kepentingan saat menunjuk langsung sejumlah vendor.

Iklan

“Termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa, karena diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,”

ucap Budi.

Daftar tersangka dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) BNPB

No.Nama TersangkaJabatan/Peran
1.Bima SetiawanTenaga Ahli Kepala BNPB
2.Richard ErlanggaTenaga Ahli Kepala BNPB
3.Gabriel Purwaka SigitKepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB
4.Syifa Nrika GhifarinPihak swasta
5.Gerry PrasetiawanPihak swasta

Mereka ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari.

Pendalaman

KPK membagi kasus ini ke dalam klaster dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta klaster dugaan suap.

Dalam klaster dugaan konflik kepentingan, Bima diduga mengambil keuntungan Rp30,98 miliar dari pembelian saham praktik korupsi dana darurat kebencanaan.

Sejumlah vendor yang bermitra dengan BNPB mendapatkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa terafiliasi dengan Bima selama periode 2024 hingga 2026.

Total nilai pengadaan barang dan jasa yang disiapkan oleh BNPB Rp148 miliar melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima. Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, Rp52,27 miliar pada 2025, serta sekitar Rp50 miliar pada 2026.

Sementara pada klaster dugaan suap, menjerat Richard Erlangga yang meminta fee kepada pihak vendor setelah ditunjuk langsung untuk proyek pengerjaan paket pengadaan barang dan jasa pada 2026.

PT Trans Lintas Selaras (TLS) yang mendapatkan paket pengadaan dengan cara penunjukan, langsung menyanggupi permintaan Richard. Uang tersebut diterima Richard dari Direktur PT TLS Gery Prasetiawan melalui seorang perantara. KPK mencatat penerimaan uang mencapai Rp2,38 miliar telah berlangsung sejak Januari hingga September 2026.

Untuk Bima, KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Sementara RIchard dijerat Pasal 12 huruf a, b, dan i, UU Tipikor.

Adapun Syifa dan Gerry selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 606 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Gabriel selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12B UU Tipikor.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.