Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Pigai Kawal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mulai mengawal pengaduan dugaan kekerasan seksual yang disebut melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Menteri HAM Natalius Pigai, 18 November 2026.
Menteri HAM Natalius Pigai, 18 November 2026. (Owrite.id/Hadi Febriansyah)

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah akan mengawal penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan muda di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan mengutamakan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Penegasan itu ia sampaikan usai menerima laporan langsung dari tim advokasi perempuan setempat. Dalam pengaduan yang diterima kementerian, nama Bupati Kupang Yosef Lede turut disebut dalam pelaporan.

“Diduga melibatkan Bupati Kupang dalam peristiwa dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan atau bahkan lebih,”

kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Pigai menyampaikan keprihatinannya atas laporan tersebut. Ia menegaskan setiap perempuan berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, serta jaminan HAM tanpa terkecuali.

Iklan

“Saya menerima pengaduan ini dengan sungguh-sungguh, merasa prihatin dan tidak boleh terjadi kepada perempuan. Karena perempuan harus dilindungi, dijaga, dan dipelihara,”

ujar dia.

Perintah Kawal Penanganan

Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Pigai menginstruksikan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, serta Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT mengambil langkah sesuai kewenangan. Tujuannya agar memastikan hak-hak korban mendapatkan perhatian dan proses penanganan perkara tidak mengabaikan prinsip keadilan.

Pigai menekankan bahwa penilaian terhadap keadilan harus mempertimbangkan pengalaman serta perspektif korban. Pandangan korban menjadi bagian penting dalam menentukan apakah proses yang dijalankan telah memberikan rasa keadilan.

“Kepastian keadilan itu harus diukur oleh korban. Korban merasa adil atau tidak, dan pernyataan adil itu menurut versi perspektif korban,”

kata Pigai.

Kementerian HAM juga berencana menjalin komunikasi dengan Bupati Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang, serta Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong penanganan dugaan perkara secara menyeluruh.

Pigai menginginkan proses penyelidikan dilakukan secara komprehensif, imparsial, dan objektif agar seluruh fakta dapat diungkap secara transparan. Langkah koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

Koordinasi dengan Kepolisian NTT

Selain berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah akan berkoordinasi dengan Polda NTT terkait penanganan laporan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menjamin proses penyelidikan berlangsung tanpa keberpihakan.

Objektivitas menjadi prinsip penting agar penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum. Pigai juga mengingatkan profesionalitas aparat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penerimaan dan tindak lanjut laporan, kecepatan serta ketepatan dalam menjalankan proses penanganan perkara juga menjadi unsur vital.

Kementerian HAM menyatakan akan terus mengawal perkembangan pengaduan tersebut dengan menempatkan perlindungan hak korban sebagai perhatian utama. Sementara itu, dugaan yang dilaporkan tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan sesuai ketentuan.

Iklan