“Saya menerima pengaduan ini dengan sungguh-sungguh, merasa prihatin dan tidak boleh terjadi kepada perempuan. Karena perempuan harus dilindungi, dijaga, dan dipelihara,”
ujar dia.
Perintah Kawal Penanganan
Sebagai tindak lanjut atas pengaduan tersebut, Pigai menginstruksikan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, serta Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT mengambil langkah sesuai kewenangan. Tujuannya agar memastikan hak-hak korban mendapatkan perhatian dan proses penanganan perkara tidak mengabaikan prinsip keadilan.
Pigai menekankan bahwa penilaian terhadap keadilan harus mempertimbangkan pengalaman serta perspektif korban. Pandangan korban menjadi bagian penting dalam menentukan apakah proses yang dijalankan telah memberikan rasa keadilan.
“Kepastian keadilan itu harus diukur oleh korban. Korban merasa adil atau tidak, dan pernyataan adil itu menurut versi perspektif korban,”
kata Pigai.
Kementerian HAM juga berencana menjalin komunikasi dengan Bupati Kupang, Pemerintah Kabupaten Kupang, serta Pemerintah Provinsi NTT. Pertemuan tersebut diharapkan dapat mendorong penanganan dugaan perkara secara menyeluruh.
Pigai menginginkan proses penyelidikan dilakukan secara komprehensif, imparsial, dan objektif agar seluruh fakta dapat diungkap secara transparan. Langkah koordinasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum.
Koordinasi dengan Kepolisian NTT
Selain berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pemerintah akan berkoordinasi dengan Polda NTT terkait penanganan laporan tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menjamin proses penyelidikan berlangsung tanpa keberpihakan.
Objektivitas menjadi prinsip penting agar penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum. Pigai juga mengingatkan profesionalitas aparat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penerimaan dan tindak lanjut laporan, kecepatan serta ketepatan dalam menjalankan proses penanganan perkara juga menjadi unsur vital.
Kementerian HAM menyatakan akan terus mengawal perkembangan pengaduan tersebut dengan menempatkan perlindungan hak korban sebagai perhatian utama. Sementara itu, dugaan yang dilaporkan tetap perlu dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan sesuai ketentuan.