Salah satu yang disoroti adalah dugaan tidak dipertimbangkannya sejumlah bukti kepemilikan tanah milik para tergugat, mulai dari sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), akta jual beli, hingga dokumen perizinan dan pembayaran pajak.
Ferry juga menilai terdapat pertimbangan putusan yang saling bertentangan. Majelis hakim disebut menyatakan Eigendom Verponding Nomor 54 tidak sah sebagai bukti kepemilikan penggugat. Namun, pada bagian lain, majelis tetap menyatakan sah 12 Akta Pelepasan Hak Prioritas atas Tanah Nomor 45 sampai 56 yang mendasarkan klaimnya pada dokumen tersebut.
Selain itu, majelis hakim dinilai menyatakan kerugian penggugat tidak terbukti, tetapi tetap menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum mereka membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1 juta per hari.
“Kami menghormati pengadilan dan kewenangan Komisi Yudisial. Yang kami mohonkan kepada KY adalah pemeriksaan terhadap sikap, perilaku, integritas, dan kapasitas majelis hakim dalam menangani perkara ini,”
ujar Ferry dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menegaskan laporan tersebut bukan upaya mengintervensi putusan pengadilan. Menurutnya, pengujian substansi putusan merupakan kewenangan pengadilan tingkat banding, sedangkan KY diminta memeriksa dugaan pelanggaran etik hakim.
Ferry menyebut sengketa tersebut berdampak pada pemilik tanah yang selama ini mengklaim mengantongi dokumen kepemilikan resmi. Bahkan, di kawasan Grand Riscon Padjajaran telah berdiri sekitar 700 rumah beserta jalan lingkungan dan fasilitas pendukung.
HIMPERRA Khawatir Kepastian Investasi Terganggu
Polemik Grand Riscon Padjajaran turut menjadi perhatian Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA). Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono, menilai sengketa tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi industri properti dan investasi perumahan.
Menurut Ari, klaim kepemilikan yang bertumpu pada Eigendom Verponding perlu diuji secara cermat, terlebih ketika di atas lahan yang disengketakan telah terdapat sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada,”
kata Ari.
Dia juga mengingatkan sengketa tersebut berpotensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kawasan Grand Riscon Padjajaran disebut memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.
Ari menyebut PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang mencakup hampir 60 persen kawasan yang berkaitan dengan seksi jalan tol tersebut. Karena itu, ketidakpastian status tanah dikhawatirkan menghambat pengembangan perumahan maupun pembangunan infrastruktur.
“Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar. Ini tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah mendorong investasi dan mempercepat pembangunan proyek strategis nasional,”
ujarnya.
Sementara itu, Ferry mengatakan para tergugat telah mengajukan banding atas putusan PN Cibinong. Dengan demikian, perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak langsung menyimpulkan sertifikat kepemilikan tanah telah dibatalkan.
Para pelapor berharap KY memeriksa laporan tersebut secara objektif sesuai kewenangannya. Adapun sengketa pokok kepemilikan tanah masih menunggu proses pemeriksaan di tingkat banding.