Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Sengketa Lahan Grand Riscon Padjajaran Dikhawatirkan Hambat Investasi dan Proyek Strategis Nasional

Persoalan Grand Riscon Padjajaran menjadi perhatian karena muncul klaim kepemilikan yang disebut bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding.

Sengketa Lahan Grand Riscon Padjajaran Dikhawatirkan Hambat Investasi dan Proyek Strategis Nasional
Foto: Syifa Fauziah

Sengketa lahan di kawasan perumahan Grand Riscon Padjajaran, Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dikhawatirkan berdampak terhadap kepastian investasi sektor properti hingga pembangunan infrastruktur. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena kawasan yang disengketakan memiliki keterkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), Ari Tri Priyono, mengatakan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah dapat meningkatkan risiko investasi. Kondisi tersebut berpotensi membuat investor menahan ekspansi karena status lahan yang telah dimiliki dan dimanfaatkan masih menghadapi klaim dari pihak lain.

Menurut Ari, persoalan Grand Riscon Padjajaran menjadi perhatian karena muncul klaim kepemilikan yang disebut bertumpu pada dokumen Eigendom Verponding, sementara di kawasan tersebut telah terdapat sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang dimanfaatkan masyarakat.

Iklan

Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada,”

ujar Ari dalam konferensi pers di Gedung Yudisial Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Ketidakpastian Status Tanah

Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Sebab, ketidakpastian status tanah berpotensi merembet ke proyek pembangunan yang membutuhkan kepastian penguasaan lahan.

Ari menyebut PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang mencakup hampir 60 persen kawasan yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV. Karena itu, berlarut-larutnya sengketa dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan pengembangan kawasan maupun pembangunan infrastruktur tersebut.

Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar,”

katanya.

Selain potensi hambatan pembangunan, Ari menyoroti dampak ketidakpastian hukum terhadap kepercayaan pelaku usaha di sektor properti. Menurutnya, pengembang membutuhkan kepastian status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum sebelum merealisasikan investasi dalam skala besar.

Jika tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan untuk pembangunan masih menghadapi klaim kepemilikan yang berkepanjangan, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi.

Hentikan Bayar PBB

Dampak sengketa juga disebut mulai dirasakan masyarakat. Ari mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima HIMPERRA, sebagian pemilik tanah mulai menghentikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ketidakpastian yang muncul akibat sengketa.

Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,”

ujarnya.

Ia pun berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum secara objektif dan transparan.

Kepastian hukum, menurutnya, harus menjadi landasan agar investasi perumahan dan pembangunan infrastruktur tidak terganggu oleh sengketa pertanahan yang berlarut-larut,”

imbuhnya.

Iklan