Jangan sampai hanya bermodalkan Eigendom Verponding, tiba-tiba muncul klaim kepemilikan atas tanah yang selama ini sudah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kondisi seperti ini harus diuji secara cermat berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada,”
ujar Ari dalam konferensi pers di Gedung Yudisial Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Ketidakpastian Status Tanah
Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas sengketa antara pihak-pihak yang berperkara. Sebab, ketidakpastian status tanah berpotensi merembet ke proyek pembangunan yang membutuhkan kepastian penguasaan lahan.
Ari menyebut PT Riscon Victory memiliki penguasaan lahan yang mencakup hampir 60 persen kawasan yang berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari Seksi IV. Karena itu, berlarut-larutnya sengketa dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan pengembangan kawasan maupun pembangunan infrastruktur tersebut.
Jangan sampai persoalan klaim tanah seperti ini justru menghambat pembangunan jalan tol dan pengembangan perumahan. Ketika kepastian hukum tidak terjaga, investasi bisa tertahan, investor menjadi ragu, dan dunia usaha akan menghadapi risiko yang semakin besar,”
katanya.
Selain potensi hambatan pembangunan, Ari menyoroti dampak ketidakpastian hukum terhadap kepercayaan pelaku usaha di sektor properti. Menurutnya, pengembang membutuhkan kepastian status tanah, perizinan, dan perlindungan hukum sebelum merealisasikan investasi dalam skala besar.
Jika tanah yang telah memiliki sertifikat dan dimanfaatkan untuk pembangunan masih menghadapi klaim kepemilikan yang berkepanjangan, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi.
Hentikan Bayar PBB
Dampak sengketa juga disebut mulai dirasakan masyarakat. Ari mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima HIMPERRA, sebagian pemilik tanah mulai menghentikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena ketidakpastian yang muncul akibat sengketa.
Jangan sampai sengketa yang belum berkekuatan hukum tetap justru menimbulkan dampak berantai terhadap penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi masyarakat,”
ujarnya.
Ia pun berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum secara objektif dan transparan.
Kepastian hukum, menurutnya, harus menjadi landasan agar investasi perumahan dan pembangunan infrastruktur tidak terganggu oleh sengketa pertanahan yang berlarut-larut,”
imbuhnya.