Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Sidang Etik Irjen Slamet Uliandi Ditunda karena Sakit, Listyo Sigit Dijadwalkan Pekan Depan

Mabes Polri mempertimbangkan kondisi kesehatan Irjen Slamet Uliandi sebelum menggelar sidang etik buntut terlibat dugaan penyadapan ilegal akses Presiden Prabowo, sehingga belum dijadwalkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di lobby Gedung Propam Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di lobby Gedung Propam Mabes Polri, Selasa, 10 November 2026. (Owrite.id/Rahmat Baihaqi)

Mabes Polri belum menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Slamet Uliandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penundaan dilakukan karena Slamet masih menjalani perawatan medis, sementara sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Terduga pelanggar SU memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan,”

kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Rabu, 18 November 2026.

Johnny menjelaskan, kondisi kesehatan Slamet belum memungkinkan untuk mengikuti persidangan etik.

Iklan

Polri, kata dia, tetap harus menghormati hak asasi dan kondisi kesehatan personel yang bersangkutan sebelum menentukan jadwal sidang.

Karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU,”

ucapnya.

Pilihan EditorRahmat Baihaqi

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Teken Perpol Baru

Sementara itu, Polri telah menyiapkan mekanisme sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang KKEP terhadap Listyo dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Trunoyudo menjelaskan, mekanisme persidangan tersebut mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan mengenai susunan majelis diatur dalam Pasal 42. Dalam aturan tersebut, keanggotaan majelis KKEP dapat berasal dari perwira tinggi dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dibandingkan pangkat terduga pelanggar.

Kami sampaikan bahwasanya ini mekanisme untuk melakukan proses sidang kode etik lanjutan pada pekan depan,”

jelasnya.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempatnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi Santoso telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Ahrie lebih dahulu menjalani sidang pada 10 November 2026, sedangkan Eko dijatuhi sanksi serupa pada 17 November 2026.

Dalam putusannya, majelis KKEP menyatakan keduanya melakukan pelanggaran etik berupa penggunaan akses atau perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal, tidak profesional, dan tidak sesuai prosedur.

Keduanya juga telah menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut. Dengan demikian, proses etik terhadap para personel yang terseret perkara dugaan penyadapan masih berlanjut melalui mekanisme yang berlaku.

Adapun Ahrie, Eko, Listyo, dan Slamet juga menghadapi proses hukum pidana dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Penanganan etik di lingkungan Polri berjalan terpisah dari proses penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar