Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Batal Penuhi Panggilan Kejagung

Kejagung batal memeriksa Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono dugaan korupsi migas dengan alasan sudah ada pekerjaan yang terjadwal

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (tirtabhagasasi.co.id)

Kejaksaan Agung batal memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono terkait dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024, Selasa, 17 November 2026.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Tri tidak memenuhi panggilan penyidik karena memiliki urusan lain dan telah bersurat kepada penyidik.

“Berdasarkan surat yang bersangkutan ditujukan kepada penyidik di hari yang sama, (alasan tak dapat hadir karena) ada tugas pekerjaan yang terjadwalkan sebelumnya,”

ujar Anang, Rabu, 18 November.

Tri bakal dimintai keterangan sebagai saksi untuk membuat terang konstruksi dugaan korupsi penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi di wilayah Bekasi. Penyidik pun segera menjadwalkan ulang pemeriksaan Tri pada Selasa, 24 November.

Iklan

Prosedur

Dalam perkara ini, Kejagung menduga ada pelanggaran prosedur dalam KSO antara PT Migas Kota Bekasi (Perseroda) dengan PT Pertamina EP sebab melibatkan perusahaan asing untuk mengelola sumur-sumur minyak di daerah Kota Bekasi.

“Ada (dugaan) penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, semua mekanisme dilanggar,”

ucap Anang.

Pengelolaan sumur tersebut semestinya turut melibatkan perusahaan-perusahaan setempat milik daerah dalam nota kerja sama, namun hal tersebut diduga diabaikan. Kejagung juga menemukan indikasi salah satu perusahaan yang terlibat dalam KSO itu baru terbentuk.

“Dalam pelaksanaan, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Mekanisme syarat dan tidak melibatkan juga izin dari DPR maupun Kementerian SDM,”

kata dia.

Bukan hanya terjadi kerugian negara, akibat tata kelola proyek KSO yang serampangan menyebabkan BUMD Bekasi dan PT Pertamina EP mengalami defisit karena membebani APBD.

“Kerugian negara diperkirakan sekitar 2 triliun rupiah,”

ucap Anang.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Asred

    Seorang jurnalis di OWRITE, yang meliput isu nasional, politik, hukum dan kriminal.