Seperti menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026 lalu. Susatyo mengakui pembuktian makar bukanlah perkara yang mudah ditangani, sebab tindak pidana tersebut merupakan perkara serius sehingga pembuktian harus relevan.
“Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,”
tegas dia.
Selama proses penyelidikan hingga penyidikan, kepolisian juga telah memeriksa para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, termasuk Listyo Sigit. Namun mereka masih berstatus sebagai saksi dalam perkara tindak pidana makar.
Eks Kapolres Jakpus itu melanjutkan bahwa pihaknya juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan pasca penerimaan Laporan Polisi. Jaksa akan menindaklanjuti hal tersebut.
“Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan menangani. Sehingga dari awal perkara ini (kami) akan terus berkoordinasi juga agar semua menjadi terang benderang,”
tutur Susatyo.
Progres
Dalam perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat tersangka yakni eks Kapolri dan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi
Mereka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap perangkat atau sistem elektronik. Salah satu sasaran penyadapan yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Dalam perkara penyadapan, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana yakni Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Sementara untuk perkara dugaan makar, penyidik belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara tersebut.