Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah memeriksa 59 orang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penyidikan dilakukan secara maraton sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026.
Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,”
kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Kamis, 19 November 2026.
Selain memeriksa puluhan saksi, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut.
Iklan
Susatyo mengatakan pembuktian dugaan makar bukan perkara mudah. Penyidik harus menelusuri rangkaian perbuatan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Menurutnya, terdapat tiga tahapan perbuatan yang menjadi fokus penyidik dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
Jadi ada tiga hal yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti, yaitu sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan,”
ucapnya.
Untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur, Bareskrim menggelar perkara secara internal dengan melibatkan sejumlah unsur pengawas Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta ahli.
Langkah tersebut dilakukan untuk menguji objektivitas penyidikan dan memastikan penanganan perkara didasarkan pada fakta serta alat bukti, bukan subjektivitas penyidik.
Hasil gelar perkara internal itu selanjutnya akan dibawa dalam ekspose bersama tim jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 20 November 2026.
Susatyo mengatakan koordinasi dengan kejaksaan telah dilakukan sejak laporan polisi diterbitkan. Bareskrim bahkan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan.
Besok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU. Karena sejak LP terbit sudah kami kirimkan SPDP. Kami sudah menerima jaksa-jaksa yang akan juga menangani,”
ungkapnya.
Penyidikan dugaan makar tersebut merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengusutan perkara penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap perangkat atau sistem elektronik.
Salah satu sasaran penyadapan yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Namun, status tersangka keempat perwira tersebut berlaku dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, bukan perkara dugaan makar. Dalam penyidikan dugaan makar, mereka turut diperiksa sebagai saksi.
Hingga Kamis, 19 November 2026, Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam perkara makar tersebut.
Dalam perkara penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal yang disebut penyidik mencapai 10 tahun penjara.
Sementara itu, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana terhadap keamanan negara.
Hasil ekspose bersama Kejagung pada Jumat mendatang diharapkan memperjelas perkembangan dan konstruksi hukum perkara tersebut.