KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai PT Djarum Lewat 6 Perusahaan Afiliasi, Kerugian Negara Triliunan!
KPK menduga PT Djarum bersama enam perusahaan afiliasinya sudah merencanakan agar pembayaran cukai sehingga nilai yang dibayarkan lebih rendah daripada kewajiban semestinya.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkap dugaan modus terencana PT Djarum bersama enam perusahaan afiliasinya untuk membayar cukai rokok lebih rendah dari kewajiban semestinya.
Perusahaan-perusahaan tersebut diduga melakukan pemisahan atau splitting tarif cukai guna menghindari pengenaan tarif yang telah ditetapkan pemerintah.
Ini kan juga menjadi modus yang terencana ketika suatu perusahaan yang terdiri dari perusahaan induk dan beberapa perusahaan cabang,”
kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 19 November 2026.
Budi mengatakan, penyidik masih mendalami besaran nilai dugaan penyimpangan tata kelola cukai yang berkaitan dengan PT Djarum.
Iklan
Pendalaman tersebut dilakukan untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan pengaturan pembayaran cukai.
Sejauh ini, KPK telah menggeledah enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT Djarum.
Penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya perusahaan afiliasi lain yang diduga menggunakan tarif cukai tidak sesuai dengan ketentuan dalam kegiatan produksi dan penjualan rokok konvensional.
Ini juga nanti terbuka kemungkinan apakah dugaan penyimpangan dalam tata kelola cukai ini juga terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Ya semuanya masih terbuka kemungkinan,”
jelas Budi.
KPK juga mendalami apakah pola pemisahan perusahaan tersebut dilakukan untuk menghindari pengenaan tarif cukai yang semestinya.
Penyidik belum menutup kemungkinan praktik serupa terjadi di perusahaan lain di luar kelompok usaha PT Djarum.
Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Perkara tersebut sebelumnya berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang.
Untuk mengusut dugaan penyimpangan cukai, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026.
Dengan status sprindik tersebut, penyidikan belum secara spesifik menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola cukai PT Djarum.
Penyidik sebelumnya menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus serta kantor PT Djarum di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Penggeledahan berlanjut pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan menyasar enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT Djarum.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Seluruh barang bukti tersebut akan dianalisis untuk menelusuri dugaan pengaturan tarif dan pembayaran cukai rokok, sekaligus menghitung potensi kerugian keuangan negara.
KPK menduga penyimpangan tersebut berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai, terutama dalam proses pengurusan pita cukai rokok.
Pada tahap awal pengusutan, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai triliunan rupiah.