Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

KPK Bongkar Keistimewaan BNPB: Pengadaan Barang Tanpa Lelang dan Konflik Kepentingan

KPK ungkap adanya keistimewaan dan syarat tertentu di BNPB saat menggunakan DSP untuk pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang.

KPK menahan lima tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Sumber: Antara Foto/Fauzan/kye)
KPK menahan lima tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Bima Setiawan, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian, dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). (Sumber: Antara Foto/Fauzan/kye)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya keistimewaan dan syarat tertentu di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat menggunakan dana siap pakai (DSP) untuk pengadaan barang dan jasa tanpa melalui proses lelang.

Hal itu terungkap setelah penyidik KPK memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB, Kamis, 19 November 2026.

Memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung,”

ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 19 November 2026.

Tunjuk Vendor Tertentu

Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB disaksikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Huseindi (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Sumber: Antara Foto/Reno Esnir/sgd/agr)
Petugas menunjukkan barang bukti OTT korupsi terkait penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan BNPB disaksikan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Huseindi (tengah) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Sumber: Antara Foto/Reno Esnir/sgd/agr)

Rustian yang juga merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di BNPB dicecar penyidik perihal mekanisme pengadaan yang bersumber dari DPS.

Iklan

Sebab, KPK menemukan adanya penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui mekanisme lelang, melainkan penunjukan langsung terhadap vendor tertentu.

(Rustian diperiksa) seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian dan sebagainya,”

ucap Budi.

KPK menilai, dengan adanya sistem penunjukan langsung pihak vendor tersebut justru menimbulkan konflik kepentingan, adanya kickback, hingga pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja.

Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja tapi kemudian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung,”

beber Budi.

Akibat dari penunjukkan langsung itu menyebabkan lima orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi penggunaan DSP atau dana darurat kebencanaan di lingkungan BNPB.

Mereka diantaranya Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

Lalu Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gerry Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama.

Dalam kluster dugaan konflik kepentingan, Bima diduga mengambil keuntungan Rp30,98 miliar dari pembelian saham praktik korupsi dana darurat kebencanaan.

Vendor Langsung Sejak 2024-2026

Pihak swasta Bima Setiawan (kanan), adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta
Pihak swasta Bima Setiawan (kanan), adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, berjalan mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Fauzan).

KPK mengatakan sejumlah vendor yang bermitra dengan BNPB mendapatkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa terafiliasi dengan Bima selama 2024 hingga 2026.

KPK mengungkapkan total nilai pengadaan barang dan jasa yang disiapkan oleh BNPB Rp148 miliar melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima.

Rinciannya, pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian Rp52,27 miliar pada 2025, serta sekitar Rp50 miliar pada 2026.

PT Alfa Veritas Energizer (AVE) memiliki 150,4 juta lembar saham PT MDLA atau setara 1,07 persen kepemilikan.

Sementara pada kluster dugaan suap, menjerat Richard Erlangga yang meminta fee kepada pihak vendor setelah ditunjuk langsung untuk proyek pengerjaan paket pengadaan barang dan jasa pada 2026.

PT Trans Lintas Selaras (TLS) yang mendapatkan paket pengadaan dengan cara penunjukan langsung menyanggupi permintaan Richard.

Uang tersebut diterima Richard dari Direktur PT TLS Gery Prasetiawan melalui seorang perantara. KPK mencatat penerimaan uang mencapai Rp2,38 miliar telah berlangsung sejak Januari hingga September 2026.

Untuk Bima, KPK menjerat dengan Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Sementara RIC dijerat Pasal 12 huruf a, b, dan i, UU Tipikor.

Adapun SNG dan GER selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP. Sedangkan GPS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12B UU Tipikor.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.