Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Curug, Tangerang, Banten, terkait penyidikan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan tersebut menyasar sejumlah rumah yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusuma dan Kombes Iman Imanuddin.
Penggeledahan terkait tindak pidana makar di lima lokasi rumah terkait Brigjen TK dan Kombes Pol IM di daerah bogor dan satu lokasi di curug tangerang,”
kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Jumat, 20 November 2026.
Susatyo mengatakan penggeledahan telah berlangsung sejak Kamis malam, 19 November 2026. Salah satu rumah di Bogor yang digeledah diduga menjadi tempat yang berkaitan dengan aktivitas Kombes Iman Imanuddin.
Iklan
Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP IM,”
Tedjo diketahui merupakan perwira tinggi Baharkam Polri yang mendapat penugasan di BOPPJ. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Intelijen Densus 88.
Sementara itu, Iman Imanuddin sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Ia kemudian dimutasi menjadi Kabidbingadik Sespim Lemdiklat Polri dalam rotasi jabatan pada Oktober 2026.
Meski demikian, Susatyo belum bersedia membeberkan hasil penggeledahan karena proses penyidikan masih berlangsung.
Mantan Kapolres Jakarta Pusat itu mengatakan kepolisian akan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat melalui keterangan resmi.
Sebelumnya, penyidik juga menggeledah rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026. Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko yang berkaitan dengan penyidikan dugaan makar.
Penyidik juga menemukan sejumlah lokasi lain yang diduga memiliki fungsi serupa. Namun, kepolisian belum mengungkap secara pasti jumlah seluruh lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Bareskrim kini mengembangkan penyidikan dugaan tindak pidana makar yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Meski perkara makar telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan, hingga Jumat, 20 November 2026, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Dalam proses penyidikan dugaan makar, Bareskrim telah memeriksa 59 saksi. Mereka termasuk empat orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Status tersangka mereka hanya berlaku dalam perkara penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkara penyadapan tersebut, keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah perangkat atau sistem elektronik.
Salah satu sasaran penyadapan yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal yang disebut penyidik dalam perkara penyadapan tersebut mencapai 10 tahun penjara.