Bareskrim Polri mengukapkan terdapat lima rumah yang diduga menjadi posko terkait tindak pidana makar dan tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Diduga seluruh rumah sengaja disulap menjadi posko untuk membahas makar.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyebut, seluruh posko itu telah digeledah penyidik dalam rangka pengusutuan makar buntut tindak pidana penyadapan ilegal akses.
Dan di sini adalah salah satu posko ya, yang menjadi dugaan pemufakatan pada perbuatan permulaan perbuatan, sehingga kami berharap konstruksi yang kami bangun terkait dengan tindak pidana makar ini menjadi sempurna,”
ujar Susatyo kepada wartawan, Sabtu 21 November 2026.
Penggeledahan Maraton
Suasana saat penggeledahan di kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta, Selasa (17/11) malam. Istimewa
Penyidik sudah melakukan penggeledahan secara maraton mulai dari menggerebek kediaman Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 November 2026.
Iklan
Setelah dilakukan gelar perkara di internal Bareskrim, penyidik memutuskan untuk melakukan upaya paksa itu di kediaman Brigjen Tedjo Kusuma dan Kombes Iman Imanuddin kawasan Tanggerang dan Bogor pada 19 – 20 November malam.
Susatyo belum merincikan dengan detail hasil dari seluruh penggeledahan yang dilakukan penyidik. Namun pihaknya menemukan bukti berkaitan dengan makar.
“Ada beberapa dokumen-dokumen, ada beberapa spanduk, ya, yang intinya adalah berkaitan,”
bilangnya.
Temuan Barang Bukti
Kemudian ada pula perangkat elektronik dari lokasi penggeledahan lain telah disita Polri.
Terhadap seluruh barang bukti itu akan dijadikan modal Bareskrim memperkuat sangkaan Pasal 160 dugaan tindak pidana makar saat ekspose perkara bersama tim jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung).
Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,”
tutur Susatyo.
/Doc. Owrite/Acel
Periksa 59 Saksi Dugaan Makar
Dalam proses penyidikan dugaan makar, Bareskrim telah memeriksa 59 saksi. Mereka termasuk empat orang yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan makar. Status tersangka mereka hanya berlaku dalam perkara penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkara penyadapan tersebut, keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sejumlah perangkat atau sistem elektronik.
Salah satu sasaran penyadapan yang disebut penyidik adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal yang disebut penyidik dalam perkara penyadapan tersebut mencapai 10 tahun penjara.