Unggahan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Alih-alih mendapatkan pujian, unggahan tersebut justru memicu kritik dari warganet yang mempertanyakan dasar serta metodologi penelitian yang digunakan.
Melalui akun Instagram @umkm.go.id, Kementerian UMKM menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo pada Semester I 2026 mencapai 81,5 persen.
Postingan Kementrian UMKM ini merujuk dari hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM) yang dilaksanakan pada 11-20 Juli 2026.
Survei yang melibatkan 1.640 responden dari seluruh provinsi di Indonesia ini diambil dengan metode multistage random sampling melalui wawancara tatap muka yang kemudian diverifikasi secara digital.
Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,37 persen.
Direktur Eksekutif IDM Dedy Rohman menyampaikan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik dipengaruhi oleh penilaian masyarakat terhadap sejumlah aspek pemerintahan.
Publik melihat adanya komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, serta menjalankan program-program prioritas yang manfaatnya mulai dirasakan masyarakat,”
ujar Dedy.
Penanganan Dugaan Korupsi
Dalam survei tersebut, 86,7 persen responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya penanganan dugaan korupsi pada sejumlah program prioritas.
Di sektor ekonomi, 65,3 persen responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas nasional. Namun, ketika ditanya mengenai kondisi ekonomi saat ini, 61,4 persen responden menilai biasa saja, 10,1 persen menilai baik atau sangat baik, dan 27,2 persen menilai buruk atau sangat buruk.
Adapun program Sekolah Rakyat mencatat tingkat persetujuan tertinggi sebesar 85,6 persen, diikuti bantuan sosial 81,2 persen, Makan Bergizi Gratis (MBG) 68,4 persen, dan Koperasi Desa Merah Putih 53,5 persen.
Sementara itu, 75,3 persen responden menyatakan menyukai pola komunikasi Presiden kepada publik.
Angka kepuasan 81,5 persen inilah yang kemudian memicu beragam tanggapan di kolom komentar unggahan Instagram Kementerian UMKM.
Salah satunya akun @andi_azuki yang meminta Kementerian UMKM membuka ruang jajak pendapat di kolom komentar.
Coba pasang pollingnya klo berani. Kita buktikan di akun ini,”
tulis @andi_azuki.
Komentar serupa juga datang dari @galoisiann yang mempertanyakan publikasi hasil penelitian tersebut.
Papernya mana? Published dong beserta metode statistikanya,”
tanya @galoisiann.
Netizen lain, @ghozaliahc menilai hasil survei yang dibagikan tidak sejalan dengan respons pengguna Instagram terhadap unggahan tersebut.
Tanpa data yg valid dan isi komen bertolak belakang sama hasil survey yg di infokan,”
komentarnya.
Ada pula netizen yang menanggapi angka 81,5 persen tersebut dengan nada satire danmengaitkannya dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Jangan karna lagi HUT RI ke 81 bapak juga ikutan 81 dong pak, jangan ngadi2 deh org proses voting nya aja kita gatau,”
tulis @staisyhh_.
Sementara itu, akun @1gesankp menanggapi unggahan tersebut secara singkat dengan nada sinis.
Oh yang posting kementrian..terserah kalian aja,”
tulisnya.
