Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

TKD Dipangkas, Dana Desa Disorot! Institut Peradaban Peringatkan Prabowo soal Program Prioritas ke Daerah

Institut Peradaban mengkritik kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo yang dinilai mengutamakan program prioritas nasional di tengah pemangkasan TKD lebih dari Rp200 triliun.

Ilustrasi presiden dan wakil presiden (Prabowo & Gibran)
Ilustrasi presiden dan wakil presiden (Prabowo & Gibran)/Doc. Owrite/Acel

Institut Peradaban mengkritik kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mempersempit ruang anggaran daerah di tengah pelaksanaan program prioritas nasional.

Direktur Eksekutif Institut Peradaban Mohammad Cholid menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp649 triliun hingga Rp693 triliun dalam APBN 2026.

Di tingkat Kebupaten, misalnya terjadi pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang luas biasa ekstrem, turunnya lebih dari Rp919,9 triliun (2025) menjadi kisaran Rp649-693 triliun pada APBN 2026,”

kata Cholid para keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Kritik tersebut disampaikan dalam policy brief bertajuk “Evaluasi Kritis Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Relasi Pusat-Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri” yang diluncurkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Iklan

Menurut Cholid, tekanan anggaran daerah terjadi ketika pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.

Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi agar pembiayaan program nasional tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Institut Peradaban juga menyoroti alokasi Dana Desa 2026 yang ditetapkan sebesar Rp60,6 triliun.

Lembaga tersebut menyebut sebagian dana, yakni Rp40 triliun, dialokasikan untuk pembiayaan KDMP.

Ketua Yayasan Institut Peradaban Dipo Alam memperingatkan tekanan fiskal daerah berpotensi memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Karena itu, kebijakan anggaran perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kebutuhan pelayanan publik di masing-masing daerah.

Institut Peradaban mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan anggaran, menghentikan pemangkasan TKD dan Dana Desa yang dinilai terlalu ekstrem, serta melibatkan pemerintah daerah dalam perencanaan program nasional.

Lembaga tersebut menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pelaksanaan program prioritas nasional tidak mengabaikan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Contributor

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar