Institut Peradaban mengkritik kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mempersempit ruang anggaran daerah di tengah pelaksanaan program prioritas nasional.
Direktur Eksekutif Institut Peradaban Mohammad Cholid menyoroti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp649 triliun hingga Rp693 triliun dalam APBN 2026.
Di tingkat Kebupaten, misalnya terjadi pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang luas biasa ekstrem, turunnya lebih dari Rp919,9 triliun (2025) menjadi kisaran Rp649-693 triliun pada APBN 2026,”
kata Cholid para keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Kritik tersebut disampaikan dalam policy brief bertajuk “Evaluasi Kritis Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Relasi Pusat-Daerah, Tata Kelola Pemerintahan dan Hubungan Luar Negeri” yang diluncurkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.






