Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

Prabowo Perintahkan Pembenahan Peternakan, Amran Siapkan Rp600 Miliar untuk Jagung Pakan

Menindaklanjuti perintah Prabowo untuk membenahi tata kelola peternakan, Kementan menyiapkan Rp600 miliar untuk benih jagung pakan selama dua tahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. (Kementerian Pertanian)

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan Rp600 miliar untuk pengadaan benih jagung pakan selama dua tahun.

Program ini dilakukan setelah Presiden Prabowo meminta adanya pembenahan tata kelola peternakan dari hulu ke hilir.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian akan mengalokasikan Rp300 miliar untuk pengadaan benih jagung pada 2026 dan dilanjutkan dengan alokasi Rp300 miliar pada 2027.

Iklan

Kami siapkan anggaran Rp300 miliar untuk benih jagung. Tahun depan kami anggarkan lagi Rp300 miliar, sehingga totalnya Rp600 miliar. Ini demi peternak ayam Indonesia dan peternak ayam petelur,”

kata Amran dikutip dari laman Kementan, Kamis, 29 Oktober 2026.

Membangun Rantai Pasok

Program ini juga ditujukan untuk membangun rantai pasok yang menghubungkan antara petani jagung, koperasi, kelompok peternak, dan Perum Bulog.

Amran menyebut kebutuhan jagung untuk peternak mencapai sekitar 1,8 juta ton. Untuk memperkuat pasokan, pemerintah menargetkan pengembangan penanaman jagung hingga 300 ribu hektare.

Dalam skema ini, kelompok tani akan dibina untuk memasok jagung kepada kelompok peternak. Koperasi bertugas mengorganisasi petani dan memperkuat kemitraan, sedangkan Bulog direncanakan menyerap hasil panen yang melebihi kebutuhan mitra.

Jagung yang ditanam petani binaan itu nantinya diserap oleh kelompoknya. Kalau berlebih, langsung dibeli oleh Bulog,”

ujar Amran.

Amran mengingatkan bahwa keberhasilan skema ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan luas lahan tanam, tetapi juga kepastian harga beli, kualitas jagung, waktu penyerapan, dan kelancaran pembayaran.

Ia meminta pemerintah daerah mengawasi pelaksanaan kemitraan agar bantuan tepat sasaran. Amran juga menyatakan Satgas Pangan dan instansi terkait akan dilibatkan untuk menindak pelanggaran sesuai kewenangannya.

Iklan