Warga Desa Dibayar untuk Verifikasi Akun Claude, Komdigi Didesak Segera Atur Penggunaan AI
Warga desa diduga dibayar 20 dolar AS untuk verifikasi akun Claude. Pakar minta Komdigi untuk segera memperkuat regulasi AI dan perlindungan data pribadi.
Perlindungan data pribadi di Indonesia tengah jadi sorotan setelah muncul dugaan adanya perekrutan warga desa untuk verifikasi akun Claude AI.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didorong segera memperkuat aturan penggunaan AI agar identitas masyarakat tidak dimanfaatkan sembarangan.
Pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan, menilai perkembangan teknologi AI perlu diimbangi dengan regulasi yang mampu melindungi data masyarakat, termasuk identitas dan wajah sebagai bagian dari data biometrik.
Iklan
Potensi Disalahgunakan
Ia menilai, wajah seseorang bisa disalahgunakan untuk membuat gambar maupun video palsu menggunakan teknologi deepfake. Karena itu, pemerintah perlu mengatur adanya penggunaan foto dan identitas orang lain tanpa izin.
Di Denmark itu karena mereka tahu sumber pembuatan deepfake video atau gambar palsu itu dari foto-foto orang yang diambil di media sosial. Maka di sana ada peraturan dari negara, wajah itu termasuk biometrik yang dilindungi oleh negara,”
kata Firman kepada Owrite, Selasa, 11 November 2026.
Ia menilai, Indonesia membutuhkan aturan yang lebih tegas untuk mencegah pengambilan dan penggunaan wajah seseorang tanpa persetujuan.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting karena foto yang tersebar di ruang digital dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk membuat identitas palsu.
Firman juga menyoroti peran Komdigi dalam mendorong pembentukan regulasi tersebut. Ia menyebut Komdigi harusnya bisa mengusulkan aturan kepada pemerintah untuk kemudian dibahas bersama DPR.
Ya Komdigi yang punya kewenangan untuk mengusulkan. Kalau siapa yang boleh membuat, usulnya bisa dari masyarakat, bisa dari pakar, bisa dari komunitas. Nah, nanti leading sectornya kementerian yang bertanggung jawab untuk urusan ini, Komdigi yang harus mengusulkan,”
ujarnya.
Selain regulasi AI, Firman juga mengingatkan pemerintah agar segera mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ia menyoroti kebutuhan aturan pelaksana dan lembaga yang bertugas mengawasi pengumpulan serta penggunaan data masyarakat.
Menurutnya, pembentukan lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan institusi yang mengumpulkan data, mulai dari perusahaan hingga lembaga pendidikan, memiliki sistem penyimpanan yang memadai dan bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data.
Kalau terjadi kebocoran, apa tanggung jawabnya? Apa kompensasi yang diberikan kepada korban? Nah, karena tadi undang-undang itu belum ada peraturan pemerintahnya, belum ada lembaga yang dipersyaratkan, jadi lambat kita untuk seperti itu. Apalagi AI, belum ada sama sekali,”
kata Firman.
Sorotan terhadap regulasi ini muncul setelah beredar informasi mengenai sejumlah warga negara asing (WNA) asal China yang diduga mendatangi desa-desa di wilayah barat Indonesia untuk mencari warga yang bersedia melakukan verifikasi akun Claude AI dengan imbalan 20 dolar AS.
