Buntut terbongkarnya pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang melibatkan RANS perusahaannya, Raffi Ahmad mengaku menyesal dan menjanjikan donasi Rp15 miliar untuk korban bencana.
Dikutip dari YouTube Owrite pada Senin, 16 November 2026, Raffi menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan penjelasan mengenai kerja samanya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Sementara kerja sama dengan KKP berlangsung ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.
Iklan
Donasikan Uang Honor
The Dudas-1. (Sumber: IG The Dudas-1)
Dalam klarifikasinya, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam The Dudas-1 berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Ia menyebut dana tersebut berasal dari uang pribadinya serta honor yang diterima ketiga rekannya dari kerja sama dengan KKP.
Raffi juga menyatakan terbuka terhadap pemeriksaan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai kewenangan masing-masing.
Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,”
kata Raffi dikutip dari YouTube Owrite, Senin, 16 November 2026.
Ia turut mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Menurut Raffi, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski begitu, persoalan penggunaan jasa influencer oleh kementerian tidak hanya berkaitan dengan boleh atau tidaknya seorang figur publik menerima pekerjaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tujuan penggunaan anggaran negara dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Perbaikan Cara Berkomunikasi Pemerintah
Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai penggunaan influencer oleh pemerintah pada dasarnya tidak selalu bermasalah. Komunikasi melalui figur publik memang bisa jadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi kebijakan, program, maupun layanan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, ia menilai pemerintah harus bisa membedakan kebutuhan komunikasi publik dengan kegiatan yang lebih berorientasi pada pembentukan citra institusi.
Pemerintah harus membedakan antara membayar agar masyarakat mengetahui hak dan layanan yang tersedia dengan membayar agar pemerintah mendapatkan citra positif. Yang pertama merupakan bagian dari pelayanan publik, sedangkan yang kedua harus dipertanyakan urgensi dan kepentingannya bagi masyarakat,”
kata Achmad dikutip dari Owrite.
Karena itu, belanja jasa influencer juga perlu disertai tujuan yang terukur. Pemerintah harus mampu menjelaskan persoalan komunikasi apa yang ingin diselesaikan, siapa masyarakat yang menjadi sasaran, serta manfaat apa yang diperoleh setelah anggaran digunakan.
Kehati-hatian tersebut semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digunakan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, setiap belanja pemerintah memiliki konsekuensi terhadap kebutuhan lain yang juga membutuhkan pembiayaan dari APBN.
Achmad mengingatkan, anggaran yang digunakan untuk satu kegiatan berarti mengurangi ruang pembiayaan bagi kebutuhan lainnya. Karena itu, kementerian tidak cukup hanya beralasan membutuhkan strategi komunikasi yang menjangkau masyarakat luas.
Penggunaan anggaran juga harus dibandingkan dengan kebutuhan yang lebih mendesak di masing-masing sektor.
Misalnya di bidang Kebudayaan, Achmad menilai pemerintah seharusnya bisa mengarahkan anggaran ke kebutuhan pemeliharaan museum, perawatan koleksi, pengembangan fasilitas, hingga perluasan akses pendidikan kebudayaan.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, anggaran bisa diarahkan untuk mendukung masyarakat pesisir, meningkatkan kapasitas produksi, serta kesejahteraan nelayan.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar besar atau kecilnya anggaran promosi, melainkan apakah belanja tersebut memang menjadi prioritas dan memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Sorotan mengenai prioritas belanja pemerintah juga mengarah pada sektor pendidikan. Sebab, sebagian pengadaan jasa influencer yang diungkap ICW berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024.
Raffi Ahmad (Foto: instagram @raffinagita1717)
Penataan Anggaran Prioritas
Koordinator Advokasi Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ari Hardi menilai pengadaan jasa influencer dengan anggaran miliaran rupiah menunjukkan persoalan dalam tata kelola dan penentuan prioritas anggaran pendidikan.
Kami tidak sedang mempersoalkan boleh atau tidak pemerintah menggunakan influencer. (Hal) yang kami persoalkan adalah logika prioritas,”
kata Ari.
Menurut Ari, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru, ketimpangan fasilitas sekolah, hingga peningkatan kualitas pembelajaran.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan kampanye melalui influencer tidak cukup diukur dari jumlah penonton, tanda suka, komentar, maupun interaksi di media sosial.
Pemerintah perlu menunjukkan dampak nyata dari penggunaan anggaran tersebut, termasuk apakah kampanye yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, menekan angka anak tidak sekolah, memperbaiki kesejahteraan guru, hingga memperluas akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
Jangan sampai pemerintah terjebak pada logika bahwa program pendidikan dianggap berhasil hanya karena viral di media sosial. Pendidikan bukan kompetisi popularitas,”
ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 melaporkan adanya delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total nilai kontrak Rp14.696.955.002 melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Lima paket berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar dan tiga paket lainnya berasal dari KKP sepanjang 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok akun @raffinagita1717, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
ICW turut mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut, mengingat kedua kementerian telah memiliki unit kehumasan dan kanal komunikasi publik sendiri.
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya persoalan mendasar di sektor pendidikan maupun kelautan, seberapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari belanja influencer tersebut, dan apakah anggaran miliaran rupiah itu sudah menjadi pilihan paling tepat bagi pemerintah?