Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

Centang Biru Jadi Penyebar Konten Provokatif? Masyarakat Minta Pemerintah Turun Tangan

Fenomena centang biru menuai kritik masyarakat. Pemilik akun terverifikasi dinilai ikut menyebarkan konten provokatif demi engagement dan monetisasi.

Platform Sosial Media X. (Sumber: Unsplash/Berke Citak)
Platform Sosial Media X. (Sumber: Unsplash/Berke Citak)

Fenomena centang biru (cenblu) atau verified di media sosial dinilai kian meresahkan masyarakat. Simbol yang dahulu menjadi salah satu penanda kredibilitas akun, kini disebut-sebut sering dimanfaatkan untuk menyebarkan konten provokatif, mengejar interaksi, hingga mengaburkan informasi yang diterima publik.

Keresahan tersebut disampaikan Rinta dari Kolektif Perempuan Gila (KPG) dalam orasi Tantangan DebaTerbuka di Taman Pandang, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Rinta mempertanyakan tanggung jawab para pemilik akun cenblu dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kebebasan berpendapat seharusnya tetap mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang seseorang.

Iklan

Kita punya hak bersuara, betul. Tapi apakah suara kita sesuai dengan bidang kita? Cenblu, apakah yang mereka sesuarakan sesuai dengan kompetensi mereka? Sesuai dengan bidang mereka? Sesuai dengan latar belakang mereka?”

kata Rinta.

Memicu Konflik

Ia bahkan menduga konten yang disebarkan sejumlah pemilik centang biru berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat dan mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih penting.

Jangan-jangan mereka juga yang mengundang konflik horizontal. Jangan-jangan mereka juga yang mengundang kita untuk mengalihkan isu,”

ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Rinta menilai pemerintah perlu mengevaluasi aktivitas influencer di media sosial, termasuk mengkaji aturan yang mengatur penyebaran konten oleh pemilik akun centang biru.

Agaknya kita juga harus mengevaluasi kembali bagaimana cenblu bisa bersuara. Bagaimana cenblu ini ada aturan. Pemerintah juga layaknya agaknya harus mengatur influencer-influencer ini,”

katanya.

Ia juga mendorong masyarakat mempelajari bagaimana China mengatur influencer dan pemberian lisensi kepada pembuat konten.

Sorotan terhadap centang biru juga disampaikan orator lainnya. Ia menilai simbol tersebut mulai mengalami pergeseran fungsi dibandingkan sekitar satu dekade lalu, ketika masyarakat masih menjadikannya salah satu acuan untuk mengenali akun resmi dan membedakan informasi.

Saya ingat sekitar 10 tahun lalu, saya masih kuliah di kampus. Waktu itu lanskapnya adalah pemilu 2014. Di mana untuk membedakan informasi yang hoax dan yang benar, kita dituntut untuk melihat centang biru,”

ujarnya.

Namun, menurutnya, kondisi saat ini justru berbalik. Kepemilikan centang biru yang semakin terbuka membuat simbol tersebut tidak lagi cukup untuk menjamin kredibilitas informasi.

Namun di era sekarang, centang biru ini justru mengaburkan informasi yang kita terima. Mengaburkan informasi yang kita konsumsi. Karena semua orang bisa memasang centang biru,”

katanya.

Ia menjelaskan, sebagian pemilik akun centang biru dinilai memproduksi konten provokatif karena mampu menarik interaksi pengguna media sosial.

Konten-konten centang biru ini biasanya mereka membuat konten yang cukup provokatif, yang mempunyai engagement, menarik untuk pemuda sosial media berinteraksi lebih lanjut,”

ujarnya.

Menurutnya, tingginya interaksi membuat konten tersebut terus bermunculan di linimasa pengguna hingga mendominasi informasi yang dikonsumsi masyarakat.

Deretan aplikasi media sosial (medsos). (Sumber: Unsplash/Piotr Cichosz)
Deretan aplikasi media sosial (medsos). (Sumber: Unsplash/Piotr Cichosz)

Faktor Ekonomi

Ia juga menyoroti faktor ekonomi yang dinilai memperkuat fenomena tersebut. Pasalnya, sejumlah platform menyediakan peluang penghasilan bagi pemilik akun centang biru melalui aktivitas konten.

Dan ini juga diperparah karena konten kreator centang biru ini juga, mereka bertindak atas dasar ekonomi. Seperti contohnya, kalau kita punya centang biru di X atau di Meta, itu kita bisa mendapatkan penghasilan,”

ujarnya.

Meski demikian, ia menilai persoalan kualitas informasi tidak cukup diselesaikan melalui pengaturan pemerintah dan moderasi platform. Pengguna media sosial juga harus memiliki kendali untuk menilai konten yang layak dikonsumsi dan disebarluaskan.

Ia juga mengingatkan agar upaya moderasi tidak justru menyasar konten kritis dan diskusi akademis yang penting bagi masyarakat.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.