Hampir 20 Ribu Kanal YouTube di Indonesia Ditutup, Ternyata Ada Operasi Terstruktur Dukung Pemerintah
Google menutup 19.372 kanal YouTube terkait operasi pengaruh di Indonesia. Jaringan tersebut menyebarkan konten pro-pemerintah dan mengkritik pengkritiknya.
Sepanjang Juli hingga September 2026, Google telah menutup 19.372 kanal YouTube di Indonesia yang diduga berkaitan dengan operasi pengaruh terkoordinasi.
Dalam temuannya, google mengungkapkan jika kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya.
Dalam laporannya berjudul Influence Operation Bulletin Q3 2026 yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026, diketahui jika dalam jangka waktu tiga bulan jumlah kanal yang ditutup akibat aktivitas jaringan penyebar konten terkoordinasi di Indonesia terus meningkat.
Iklan
Pada Juli 2026, tercatat ada sekitar 6.888 kanal YouTube yang telah ditutup karen menjalankan operasi pengaruh terkoordinasi.
Jumlah ini meningkat 47,12 persen menjadi 10.134 pada Agustus 2026.
Dalam laporan tersebut, Google menyebut kanal-kanal tersebut tidak hanya menyebarkan konten yang mendukung pemerintah Indonesia, tapi juga mengunggah narasi kritik terhadap pihak yang mengkritik pemerintah.
Sementara pada September 2026, Google kembali menutup sekitar 2.350 kanal YouTube dengan pola penyebaran konten serupa, yakni mendukung pemerintah Indonesia dan administrasinya.
Temuan ini patut menjadi perhatian karena penyebaran konten secara terkoordinasi bisa mempengaruhi cara masyarakat melihat suatu isu.
Apalagi, YouTube menjadi salah satu tempat masyarakat mencari informasi dan mengikuti perkembangan persoalan publik.
Jika ribuan kanal menyebarkan narasi dengan arah yang sama, masyarakat perlu mengetahui apakah konten tersebut merupakan pendapat pribadi atau bagian dari kampanye yang sengaja dijalankan secara terorganisasi.
Padahal setiap orang memiliki hak untuk mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah, hal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) serta dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Namun, Google tidak secara eksplisit menyebut jaringan tersebut merupakan buzzer pemerintah.
Perusahaan juga tidak mengungkap siapa pengelola kanal-kanal tersebut ataupun menyatakan adanya keterlibatan pemerintah Indonesia.
Penutupan 19 ribu lebih kanal ini pun menyisakan pertanyaan mengenai siapa yang menggerakkan jaringan tersebut, apa tujuannya, dan sejauh mana aktivitasnya mempengaruhi informasi yang dikonsumsi masyarakat Indonesia?