Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

Komdigi Aneh! Sibuk Hapus Kritik Karhutla di Medsos, Sementara Konten Anak Malah Dipenuhi Joget-Joget!

Sherly Haristya menyoroti paparan konten media sosial yang tidak sesuai usia anak dan mendesak pemerintah serta platform memperhatikan kualitas konten digital.

Direktur Eksekutif KETEMU Sherly Haristya
Executive Director Knowledge Ecosystem for Tech, Ethics, and Multisectoral Understanding (KETEMU) Sherly Haristya. (Foto: Owrite/Ani Ratnasari)

Direktur Eksekutif KETEMU Sherly Haristya mempertanyakan prioritas pengawasan konten Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Ia menilai pemerintah terlalu sibuk menghapus konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara perlindungan anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia masih perlu mendapat perhatian lebih serius.

Kenapa konten-konten untuk anak-anak kebanyakan adalah yang joget-joget? Yang bahkan ngomongin masalah LGBT dari kecil, mereka kan belum kelompok yang mampu untuk membedakan dengan kemampuan mereka sendiri,”

kata Sherly kepada Owrite di Taman Pandang Istana, Jakarta, yang dikutip, Selasa, 17 November 2026.

Menurut Sherly, pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada penghapusan konten, tetapi juga memastikan media sosial menyediakan materi yang sehat, mendidik, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama anak-anak.

Iklan

Ia menilai penyediaan konten edukatif semakin penting karena anak-anak kini banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai.

Kondisi tersebut juga terjadi pada anak-anak yang ikut berada di tempat orang tuanya bekerja atau berjualan.

Sherly mencontohkan anak-anak yang menunggu orang tuanya berjualan di pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, media sosial kerap menjadi sarana untuk mengisi waktu, sehingga anak-anak berpotensi terpapar beragam konten tanpa pendampingan yang memadai.

Saya lihat misalkan mereka yang jualan makanan di pinggir jalan, anak-anaknya diasuh dengan media sosial, nunggu bapak ibunya jualan. Menurut saya itu keprihatinan sekali,”

ucapnya.

Sherly juga menyoroti model bisnis platform media sosial yang mengandalkan perhatian pengguna.

Dikatakannya, konten bombastis lebih mudah menarik perhatian dan berpeluang viral dibandingkan materi edukatif yang diproduksi secara konsisten.

Ia mengatakan kreator yang bergerak di bidang pendidikan kerap menghadapi kesulitan untuk mendapatkan perhatian publik.

Meski demikian, mereka tetap berupaya membuat konten secara konsisten agar pesan edukasi dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

Jadi gimana caranya supaya viral? Konten-konten kreator yang misalkan bergerak di edukasi, mereka seringkali ngomong kan, mereka struggling, tapi mereka tetap berusaha konsisten, sampai akhirnya mereka bisa ada konten yang viral,”

jelas Sherly.

Kekhawatiran mengenai paparan konten digital terhadap anak juga menjadi perhatian pemerintah.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, pemerintah mengatur kewajiban platform digital untuk melindungi anak dari risiko penggunaan layanan elektronik.

Aturan tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

Pemerintah juga menerapkan penundaan akses akun anak di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi, termasuk layanan media sosial.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Profil Anak Indonesia 2025 menunjukkan 91,62 persen anak usia 5-17 tahun menggunakan internet untuk hiburan.

Sementara itu, 60,45 persen mengakses internet untuk media sosial, jejaring sosial, atau pembuatan konten digital.

Data tersebut memperlihatkan besarnya paparan anak terhadap aktivitas digital di luar kebutuhan pendidikan.

Karena itu, pengawasan konten dan pendampingan penggunaan media sosial menjadi bagian penting dari perlindungan anak.

Sherly menilai pemerintah, platform digital, dan masyarakat perlu membangun kesepakatan mengenai standar konten yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya mengandalkan penghapusan konten, tetapi juga harus memperhatikan kualitas materi yang dikonsumsi pengguna.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Asisten Redaktur

    Rahmat Tunny adalah Asisten Redaktur di OWRITE yang berfokus pada peliputan berita nasional dan isu-isu kebijakan publik. Pemegang gelar