Menteri Riset Teknologi dan Digital Kabinet Bayangan, Nenden Sekar Arum, menilai ancaman sanksi administratif dan denda dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat mendorong platform digital menghapus konten secara cepat, bahkan berlebihan.
Menurutnya, platform cenderung memilih mematuhi permintaan pemerintah daripada mengambil risiko terkena sanksi yang dapat mengganggu operasional bisnis mereka.
Jadi 4 jam tuh harus udah di-take down kalau nggak mereka dapat SP kemudian didenda. Nah itu yang kebetulan membuat bagaimana take down konten ini atau pembatasan konten ini juga jadi semakin masif di media sosial, itu karena tadi ada ancaman soal denda bahkan sampai ancaman pemutusan akses atau operasionalnya si platform digital di Indonesia,”
kata Nenden kepada Owrite, Selasa, 17 November 2026.
Nenden mengatakan, tekanan berupa ancaman sanksi tersebut berpotensi membuat platform melakukan penghapusan konten meskipun status pelanggarannya masih perlu diperdebatkan.
Iklan
Kondisi itu juga dapat mendorong platform melakukan sensor mandiri atau self-censorship untuk menghindari risiko hukuman.
Daripada kena denda sangat mungkin akhirnya mereka menghapus konten tersebut dan bahkan ini encouraging platform untuk melakukan swasensor,”
Dia menjelaskan, Komdigi memiliki Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE).
Sistem tersebut digunakan dalam proses penyampaian notifikasi dan perintah pemutusan akses terhadap konten yang dinilai melanggar ketentuan.
Ketentuan mengenai pemutusan akses diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Aturan tersebut menetapkan batas waktu paling lambat 1 x 4 jam untuk konten yang bersifat mendesak setelah peringatan diterima.
Sementara itu, untuk konten yang tidak mendesak, batas waktunya paling lambat 1 x 24 jam setelah surat perintah pemutusan akses diterima platform.
Dengan demikian, tenggat empat jam tidak berlaku untuk seluruh konten yang dilaporkan masyarakat.
Ketentuan itu secara khusus berkaitan dengan permintaan pemutusan akses terhadap konten yang dikategorikan mendesak.
Mekanisme pengawasan tersebut juga diperjelas melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026.
Kedua keputusan itu menjadi pedoman mengenai batas penindakan, kriteria konten, serta mekanisme pengawasan dan penanganan konten digital.
Dalam penjelasan resminya, Komdigi menyebut penanganan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi dan penyampaian notifikasi kepada platform sebelum penerbitan perintah pemutusan akses.
Mekanisme tersebut dimaksudkan agar penanganan konten berjalan secara terukur dan akuntabel.
Di sisi lain, Komdigi menegaskan kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang disampaikan secara sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan.
Pengawasan difokuskan pada konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam KM 128 Tahun 2026.
Komdigi juga menyatakan pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan apabila terjadi kesalahan moderasi, termasuk jika penghapusan dilakukan secara mandiri oleh platform.