Direktur Eksekutif KETEMU Sherly Haristya mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka standar dan alasan penghapusan konten di media sosial agar kewenangan takedown tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Menurut Sherly Haristya, pengawasan ruang digital harus melibatkan pemerintah, platform digital, dan masyarakat.
Kompleksitasnya begitu ruwet, yang sebenarnya Indonesia tuh perlu saling kerja sama, untuk bisa mengedepankan seperti ini loh, media sosial yang kami (masyarakat) mau, untuk generasi kami dan generasi berikutnya adalah yang seperti ini,”
kata Sherly kepada Owrite, Selasa, 17 November 2026.
Sherly menilai persoalan penghapusan konten mencerminkan belum tertatanya tata kelola informasi digital di Indonesia.
Iklan
Ia menilai pembenahan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesepakatan bersama mengenai standar pengawasan dan pembatasan konten.
Dikatakan Sherly, salah satu persoalan terletak pada rumusan aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilainya masih terlalu luas.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan konten yang dianggap melanggar aturan.
Ia secara khusus menyoroti penggunaan kategori konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Tanpa indikator yang terukur, ketentuan tersebut dikhawatirkan membuka ruang penilaian subjektif terhadap unggahan masyarakat.
Oleh karena itu, harusnya ada tim yang bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari kelompok non-pemerintah, mengawal ketika melihat ada satu kasus. Ini masuk ke ujaran kebencian kah? Sungguhkah ini ujaran kebencian? Maka ditelusuri, indikatornya apa?,”
Sherly meminta Komdigi menjelaskan secara terbuka klasifikasi konten yang dapat dikenai penghapusan beserta dasar penilaiannya.
Kejelasan tersebut dinilai penting agar platform digital memiliki pedoman yang transparan ketika menerima permintaan pemutusan akses dari pemerintah.
Persoalan ini juga menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat sipil. Hasil pemantauan Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) terhadap 127 konten yang mengalami moderasi selama April hingga November 2026 menunjukkan 94 konten atau sekitar 74 persen diturunkan atas permintaan Komdigi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 konten berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah unggahan yang terkena pembatasan berisi kritik terhadap penanganan karhutla dan respons pemerintah terhadap kebakaran.
Namun, Komdigi membantah meminta penghapusan konten karhutla. Pemerintah menyebut pembatasan tersebut bisa berkaitan dengan kebijakan moderasi internal platform.
Komdigi juga menyatakan siap membuka data untuk mengklarifikasi temuan organisasi masyarakat sipil tersebut.
Di sisi lain, Komdigi telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026 pada 2 November 2026.
Aturan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas kriteria dan mekanisme penanganan konten yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.
Sherly menilai tanggung jawab pengawasan tidak seharusnya hanya dibebankan kepada platform digital.
Pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk merumuskan standar yang adil serta memastikan penghapusan konten dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti dampak pembatasan informasi mengenai karhutla. Menurutnya, unggahan masyarakat dari lokasi kejadian dapat menjadi sumber informasi penting untuk mengetahui kondisi lapangan dan mendukung penanganan bencana.
Jadi itu kan (komdigi) menutup informasi, denial. Jadinya penanganan karhutla yang semestinya informasi dari lapangan itu bisa menjadi aset untuk menangani, jadinya kan makin lama ya,”