DK PBB Sahkan Resolusi Kontroversial: Israel Setuju, Hamas Tolak Mentah-Mentah

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya merespons resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyetujui pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) serta pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resminya pada Selasa (18/11), pihak Netanyahu menyebut resolusi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Donald Trump itu sebagai langkah besar menuju stabilitas kawasan.

Kami percaya rencana Presiden Trump akan menghadirkan perdamaian dan kemakmuran nyata bagi kawasan, terutama melalui upaya demiliterisasi total serta deradikalisasi Gaza,”

kantor PM Israel, dikutip AFP.

Mereka juga menilai resolusi tersebut berpotensi memperkuat hubungan Israel dengan negara-negara tetangga, termasuk memperluas cakupan Perjanjian Abraham, yaitu inisiatif normalisasi hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab.

Netanyahu berharap proses ini dapat membuka jalan untuk pembebasan seluruh sandera serta mengakhiri kontrol Hamas atas Gaza.

Palestina Respons Positif, Hamas Menolak Keras

Tidak hanya Israel, Kementerian Luar Negeri Palestina juga menyambut baik resolusi tersebut. Mereka menilai keputusan DK PBB ini menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memperkuat proses pembentukan negara merdeka, serta memastikan bantuan kemanusiaan masuk tanpa hambatan.

Sikap Berbeda Hamas

Kelompok tersebut menyatakan bahwa resolusi ini tidak memenuhi tuntutan politik dan kemanusiaan rakyat Palestina, bahkan menganggapnya sebagai jalan untuk melegitimasi kendali asing atas Gaza.

Organisasi HAM Al Haq yang berbasis di Ramallah turut mengkritik keras keputusan tersebut. Mereka menilai mandat kepada AS untuk memimpin struktur pemerintahan transisi di Gaza merupakan tindakan yang melanggar prinsip penentuan nasib sendiri sesuai Piagam PBB.

Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi usulan Amerika Serikat yang mencakup pembentukan Dewan Perdamaian (BoP) sebagai pemerintahan transisi Gaza, penunjukan Donald Trump sebagai pemimpin BoP, pemberian wewenang BoP untuk membentuk dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), dan ISF akan bertugas di bawah komando BoP dan bekerja sama dengan Mesir serta Israel.

Dalam pemungutan suara, 13 negara mendukung, sementara China dan Rusia memilih abstain. Resolusi ini memicu reaksi beragam di dunia internasional karena dianggap dapat mengubah dinamika geopolitik kawasan secara signifikan.