Pemerintah China menyatakan terbuka menerima kunjungan tokoh maupun organisasi dari Jepang yang ingin membantu memperbaiki hubungan kedua negara.
Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan setelah komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Selasa 02 Desember 2025, mengatakan bahwa banyak kalangan di Jepang yang khawatir dengan dampak serius dari ucapan Takaichi.
Ia berharap organisasi di Jepang mengambil peran konstruktif agar hubungan kedua negara tidak semakin memburuk.
Pernyataan ini disampaikan setelah Persatuan Parlemen Persahabatan Jepang–China dan KEIDANREN (Federasi Bisnis Jepang) menyatakan minat untuk segera mengunjungi Beijing. KEIDANREN sendiri terakhir bertemu pimpinan China pada Januari 2024 setelah jeda empat tahun.
China menegaskan Jepang perlu melakukan introspeksi dan menarik kembali pernyataan Takaichi yang dianggap menyesatkan. Beijing meminta Tokyo berhenti memperburuk hubungan dan menunjukkan komitmen politik yang lebih jelas.
Ucapan Takaichi Langgar Tatanan Pasca-Perang Dunia II
Lin Jian menyebut pernyataan Takaichi mengenai Taiwan bertentangan dengan hasil Perang Dunia II, merusak tatanan internasional pascaperang, serta melanggar prinsip Piagam PBB. Karena itu, China telah mengirim surat protes resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB.
Surat tersebut kemudian dibalas oleh perwakilan Jepang, yang mengeklaim bahwa kebijakan pertahanan mereka bersifat defensif. Namun, Lin Jian menilai jawaban tersebut penuh kekeliruan.
Lin Jian kembali menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari China, dan penyelesaian isu tersebut adalah urusan internal Beijing.
Ia mempertanyakan konsistensi sikap Jepang yang dinilai selalu menghindari jawaban tegas tentang posisi mereka dalam isu Taiwan.
Menurutnya, pernyataan Takaichi yang mengaitkan ancaman terhadap Jepang dengan kondisi darurat di Taiwan menunjukkan potensi Tokyo menggunakan kekuatan militer terhadap China.
Juru bicara itu juga menegaskan bahwa Jepang kerap mengalihkan isu dengan menuduh negara lain memperkuat pertahanan, padahal kelompok sayap kanan Jepang terus berusaha memutihkan sejarah agresi masa lalu.
Perwakilan China di PBB juga telah mengirim surat balasan yang menegaskan bahwa Beijing menolak segala upaya Jepang mengubah sejarah dan memperingatkan bahwa negara mana pun yang ikut campur dalam urusan Selat Taiwan akan menghadapi respon keras.
Ketegangan Meningkat Setelah Ucapan PM Takaichi
Situasi kedua negara semakin panas sejak awal November 2025, ketika Takaichi menyebut potensi serangan China ke Taiwan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang”.
Komentar ini dianggap China sebagai sinyal bahwa Jepang siap melibatkan Pasukan Bela Diri dalam skenario Taiwan.
Sebagai balasan, China melakukan serangkaian langkah, termasuk menghentikan impor produk laut Jepang, membatalkan pertemuan pejabat tinggi, mengeluarkan imbauan perjalanan, menunda peredaran film Jepang, serta memperingatkan akan merespons tegas jika Jepang ikut campur secara militer.
Selain berbicara di parlemen, Takaichi juga menjalani percakapan via telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (26/11).
Menurut laporan media, Trump menyarankan secara halus agar Takaichi tidak memprovokasi Beijing terkait Taiwan.
Percakapan ini berlangsung sehari setelah Trump berbicara dengan Presiden China Xi Jinping, di tengah meningkatnya dinamika geopolitik Asia Timur.
