Pemerintah Kamboja mengajukan permintaan agar pertemuan terkait pembahasan gencatan senjata dengan Thailand tidak dilakukan di wilayah perbatasan. Phnom Penh menilai, situasi keamanan yang belum kondusif membuat pertemuan harus digelar di lokasi yang aman dan netral.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Kamboja, Tea Seiha, melalui surat resmi kepada Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit, pada Senin, 22 Desember 2025. Dalam surat tersebut, Tea Seiha mengusulkan Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tempat pertemuan kedua pihak.
Demi alasan keamanan karena pertempuran di perbatasan masih terus berlanjut, pertemuan harus digelar di tempat aman dan netral,”
tulis Tea Seiha dalam surat tersebut, dikutip AFP.
Kementerian Pertahanan Kamboja kemudian mengonfirmasi keaslian dan isi surat tersebut kepada publik.
Thailand Sempat Umumkan Pertemuan di Wilayahnya
Sebelum surat permintaan Kamboja beredar luas, Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, lebih dahulu menyatakan bahwa delegasi kedua negara akan bertemu di Chanthaburi, Thailand, pada Rabu 24 Desember 2025.
Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari mekanisme yang telah berjalan, yakni Komite Perbatasan Umum (General Border Committee/GBC).
Pernyataan Thailand tersebut muncul setelah para menteri luar negeri ASEAN menggelar pertemuan khusus di Kuala Lumpur pada Senin. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa pembahasan gencatan senjata akan dilakukan melalui mekanisme GBC.
GBC akan mengadakan pertemuan pada 24 Desember 2025 untuk membahas implementasi dan verifikasi gencatan senjata,”
ujar Hasan, dikutip dari Straits Times.
Korban Jiwa dan Pengungsian Terus Bertambah
Dalam beberapa pekan terakhir, konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat. Bentrokan di kawasan perbatasan dilaporkan menewaskan belasan orang dan memaksa hampir satu juta warga dari kedua negara mengungsi demi keselamatan.
Sebelumnya, kedua negara juga terlibat konflik serupa pada Juni lalu yang berlangsung selama lima hari. Saat itu, Malaysia sebagai Ketua ASEAN berhasil memediasi kesepakatan gencatan senjata.
Kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Juni, bahkan diperluas menjadi perjanjian damai pada Oktober 2025. Namun, situasi kembali memanas hanya sebulan kemudian dengan eskalasi konflik yang lebih panjang dan intens dibanding bentrokan sebelumnya.
Permintaan Kamboja untuk memindahkan lokasi pertemuan menjadi sinyal penting, bahwa proses menuju perdamaian masih menghadapi tantangan besar di tengah ketegangan yang belum mereda.
