Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR dengan mencalonkan Adies Kadir sebagai calon tunggal melanggar transparansi dan partisipasi.
Ditambah lagi jejak Adies Kadir sebagai pimpinan DPR yang baru saja mundur sebagai anggota DPR dan anggota Partai Golkar sangat kuat mengandung benturan kepentingan dengan wewenang MK.
Kalau saya menyebutnya ini cacat konstitusional besar. Konstitusinya rusak yang lain tidak terima, itu ibarat atap rumah bocor semua akan terdampak,”
ujar Feri kepada owrite baru-baru ini.
Dengan kondisi seperti ini, apakah masyarakat Indonesia boleh menggugat? Menurut Feri publik sangat diperbolehkan untuk menggugat.










