Trump Mau Caplok dan Obok-obok Greenland, 8 Negara Eropa Bersatu Lawan AS

Delapan negara besar di Eropa menolak keras apa yang mereka sebut sebagai “ambisi imperialisme” Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait upaya pencaplokan Greenland menyusul operasi militer AS terhadap Venezuela.

Pernyataan penolakan itu disampaikan secara bersama oleh sejumlah kepala negara dalam sebuah deklarasi resmi dikutip dari politico.eu.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan bahwa masa depan Greenland hanya boleh diputuskan oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri.

Greenland adalah milik rakyatnya. Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland,”

demikian bunyi pernyataan yang ditandatangani para kepala pemerintahan seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersama dengan Denmark dan negara Eropa lainnya.

Negara Eropa Tegaskan Kedaulatan dan Prinsip Internasional

Selain itu, mereka sepakat bahwa keamanan di kawasan Arktik perlu dijaga secara kolektif bersama sekutu dalam aliansi NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam PBB seperti kedaulatan, integritas teritorial, dan ketidakberubahan perbatasan.

Pernyataan tersebut juga mencatat bahwa sejumlah Sekutu NATO telah meningkatkan kehadiran militer dan investasi keamanan di Arktik untuk mencegah ancaman dari negara lain serta menjaga stabilitas kawasan.

Pemimpin dari berbagai negara Eropa turut menegaskan posisi mereka secara tegas Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark menjadi negara yang langsung menandatangani pernyataan bersama.

Beberapa negara lain seperti Belanda, Estonia, Finlandia, dan negara Nordik juga menyatakan solidaritas terhadap kedaulatan Greenland serta Denmark.

Latar Belakang Ambisi AS terhadap Greenland

Pernyataan kuat dari negara-negara Eropa ini muncul setelah Presiden Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat “perlu Greenland” untuk alasan pertahanan nasional, termasuk kemungkinan penggunaan opsi militer.

Langkah ini menguat setelah operasi militer AS ke Venezuela yang memicu kecaman internasional, sehingga banyak pemimpin Eropa merasa perlu menegaskan kembali prinsip hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri oleh suatu negara dan wilayahnya.