Inisiatif Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menarik dukungan internasional.
Lebih dari 25 negara dikabarkan menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam forum tersebut.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyampaikan bahwa setidaknya 20 negara telah menyatakan komitmen awal untuk berpartisipasi.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 26 Januari 2026. Sehari berselang, seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa jumlah negara yang bergabung telah melampaui 25 negara.
Berdasarkan pengumuman resmi masing-masing pemerintah, tercatat 26 negara yang menyatakan kesediaan menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.
Negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus.
Selain itu ada juga Bulgaria, Kamboja, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab (UEA), Uzbekistan, dan Vietnam.
Dinilai Jauh dari Piagam PBB
Prancis menjadi salah satu negara besar Eropa yang secara tegas menolak bergabung. Presiden Emmanuel Macron menolak tawaran langsung dari Trump.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menilai struktur Dewan Perdamaian memberi kekuasaan terlalu besar kepada satu figur sentral.
Ini sangat-sangat jauh dari Piagam PBB,”
kata Barrot pada Senin (19/1), seperti dikutip Politico.
Inggris Khawatir Putin Ikut Terlibat
Pemerintah Inggris juga memilih tidak ambil bagian. Menteri Luar Negeri Yvette Cooper menyebut Dewan Perdamaian berkaitan dengan perjanjian hukum yang memicu persoalan lebih luas.
Ia juga menyinggung kekhawatiran akan keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin yang menjadi bagian dari sesuatu yang bicara tentang perdamaian, padahal kami masih belum melihat tanda-tanda dari Putin bahwa akan ada komitmen terhadap perdamaian di Ukraina. Jujur saja, itulah yang seharusnya kita bicarakan,”
ucap Cooper, seperti dikutip The Guardian.
Tak Sejalan dengan Konstitusi dan PBB
Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Jerman tidak akan bergabung karena Dewan Perdamaian dinilai bertentangan dengan dasar konstitusional negaranya.
Sikap serupa disampaikan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Ia menilai Dewan Perdamaian berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak melibatkan Palestina secara langsung.
Masa depan Gaza harus ditentukan oleh warga Palestina sendiri,”
kata Sanchez, seperti dikutip Anadolu Agency.
Soroti Struktur Dewan Perdamaian
Italia juga menolak bergabung. Perdana Menteri Giorgia Meloni menilai mekanisme Dewan Perdamaian bertentangan dengan konstitusi Italia.
Kami siap (bergabung), tapi ada masalah objektif dengan cara inisiatif ini disusun,”
kata Meloni.
Sementara Norwegia dan Swedia turut menolak karena khawatir Dewan Perdamaian keluar dari mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Oleh karena itu, Norwegia tidak akan bergabung dengan pengaturan yang diusulkan untuk Dewan Perdamaian, dan karenanya tidak akan menghadiri upacara penandatanganan di Davos,”
kata Menlu Norwegia Kristoffer Thoner.
Dengan isi teks saat ini, Swedia tidak akan menandatanganinya,”
ujar PM Swedia Ulf Kristersson.
Slovenia dan Yunani Khawatir Rusak Tatanan Internasional
Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menyuarakan kekhawatiran serupa terkait mandat Dewan Perdamaian yang terlalu luas.
Kekhawatiran utama kami adalah mandat komite ini terlalu luas dan dapat merusak tatanan internasional yang didasarkan pada Piagam PBB,”
kata Golob.
Yunani juga menilai Dewan Perdamaian tidak sejalan dengan mandat Dewan Keamanan PBB.
Konsensusnya adalah apa yang telah diumumkan Donald Trump jauh melampaui mandat Dewan Keamanan PBB,”
kata PM Yunani Kyriakos Mitsotakis.
Ukraina Enggan Satu Meja dengan Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut mengindikasikan keengganannya untuk bergabung. Alasannya, ia tidak ingin berada dalam satu badan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Masih sangat sulit bagi saya membayangkan kami berada dalam dewan yang sama,”
kata Zelensky.
Kanada Batal Gabung Usai Kritik Trump
Kanada sempat menyatakan kesediaan bergabung, namun undangan partisipasinya dibatalkan langsung oleh Trump.
Pembatalan itu terjadi setelah Perdana Menteri Mark Carney mengkritik kebijakan America First dalam pidatonya di World Economic Forum.
Melalui akun Truth Social, Trump mengumumkan pencabutan undangan tanpa penjelasan rinci.
Selain yang mendukung dan menolak, sejumlah negara diketahui telah menerima undangan namun belum memberikan keputusan resmi.
Negara-negara tersebut antara lain China, Kroasia, Siprus, India, Rusia, Singapura, serta Uni Eropa.
