Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kehadirannya dalam Board of Peace (BoP) tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun di tengah konflik Gaza.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyatakan partisipasi Indonesia di forum tersebut murni didasarkan pada mandat kemanusiaan dan stabilisasi, sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),”
kata Nabyl dalam pernyataannya, dikutip Jumat, 13 Februari 2026.
Ia menegaskan, posisi prinsip Indonesia terhadap isu Palestina tidak berubah, terlepas dari komposisi keanggotaan BoP.





