Di tengah umat Muslim di Jalur Gaza menjalankan ibadah puasa Ramadan, badan-badan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama para mitranya mendesak agar pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan segera dicabut.
Seperti dilansir Xinhua, seruan tersebut disampaikan pada Kamis 19. Februari 2026, mengingat kebutuhan warga terhadap pangan, tempat tinggal, dan pasokan dasar lainnya semakin mendesak.
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) menyatakan bahwa arus bantuan yang masuk dari Mesir masih sangat terbatas.
Hal ini disebut akibat tingginya tingkat penolakan oleh otoritas Israel terhadap pengiriman bantuan.
Selain itu, para mitra kemanusiaan juga mendorong agar konvoi antarpemerintah dari Yordania dapat kembali diaktifkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memungkinkan pengiriman bantuan dalam skala lebih besar, terutama pasokan pangan.
Distribusi Makanan Disesuaikan dengan Ramadan
OCHA pada Rabu 18 Februari 2026 menjelaskan bahwa para mitra telah menyesuaikan waktu persiapan dan distribusi makanan dengan jadwal puasa Ramadan.
Komposisi bantuan pangan juga ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak bahan segar dan sumber protein.
Hingga pertengahan Februari, lebih dari 20 mitra kemanusiaan memproduksi dan menyalurkan lebih dari 1,7 juta porsi makanan setiap hari melalui 180 dapur umum yang tersebar di wilayah tersebut.
Jatah Bantuan Dipangkas 50 Persen
Meski distribusi berjalan, keterbatasan stok menjadi kendala serius. Hingga Senin 16 Februari 2026, bantuan pangan umum bulanan untuk Februari telah menjangkau sekitar 670.000 orang.
Namun, ukuran jatah terpaksa dikurangi hingga 50 persen. Pengurangan ini dilakukan karena persediaan yang tersedia tidak cukup untuk mempertahankan porsi normal hingga akhir bulan.
Selain kebutuhan pangan, persoalan hunian darurat juga menjadi perhatian. Dalam periode 11-17 Februari, mitra kemanusiaan menyalurkan tenda, terpal, perlengkapan penutup darurat, pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya kepada lebih dari 11.500 rumah tangga di Gaza Utara, Deir al Balah, dan Khan Younis.
Namun, lembaga penampungan melaporkan bahwa material yang tersedia hanya memberikan perlindungan sementara dan mudah rusak.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar solusi hunian yang lebih permanen dan tahan lama diizinkan masuk ke Gaza untuk memastikan perlindungan yang lebih layak bagi warga terdampak.
