Gelombang serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel terhadap Iran pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026 memicu eskalasi serius di kawasan Timur Tengah. Atas serangan itu Iran dilaporkan membalas dengan menyerang target Israel serta pangkalan militer AS di wilayah tersebut.
Serangan ini terjadi di tengah proses negosiasi ulang antara Washington dan Teheran terkait program nuklir Iran. Momentum tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa operasi militer tetap dilakukan ketika jalur diplomasi masih berjalan?
Sejumlah pakar bahkan menilai langkah tersebut menunjukkan bahwa negosiasi kemungkinan hanya menjadi “kedok diplomatik”, sementara tujuan strategis yang lebih besar adalah perubahan rezim di Iran.
Negosiasi atau Manuver Strategis?
Presiden AS Donald Trump dalam video berdurasi delapan menit yang diunggah di Truth Social mengonfirmasi serangan tersebut. Ia bahkan menyatakan bahwa rakyat Iran akan “mengambil alih pemerintahan mereka” setelah operasi militer ini.
Pernyataan senada disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menyebut operasi gabungan itu bertujuan “menghilangkan ancaman eksistensial” dari Republik Islam Iran dan menciptakan kondisi agar rakyat Iran dapat “mengubah nasib mereka”.
Wakil Ketua dan Direktur Komite Akademik Pusat Studi Strategis dan Internasional Rimpac Shanghai, Liu Qiang, menilai negosiasi yang dilakukan AS dengan Teheran kemungkinan besar bersifat simbolis.
Menurutnya, sejak Revolusi Iran 1979, perubahan rezim di Teheran merupakan tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri AS. Ia menambahkan, tekanan ekonomi dan isolasi diplomatik Iran saat ini bisa dianggap Washington sebagai momentum strategis untuk meningkatkan koordinasi militer dengan Israel.
Pandangan serupa disampaikan profesor di Institut Studi Timur Tengah Universitas Studi Internasional Shanghai, Ding Long yang menilai, pola yang terjadi saat ini menyerupai skenario sebelumnya: negosiasi dijalankan, tetapi pada saat yang sama persiapan militer tetap dilakukan.
Negosiasi bisa saja hanya menjadi instrumen diplomatik, sementara aksi militer mencerminkan niat strategis yang sesungguhnya,”
ujar Ding dikutip dari Global Times, Minggu, 1 Maret 2026.
Ia memprediksi, konflik kali ini berpotensi lebih intens dibandingkan bentrokan sebelumnya. Namun demikian, ia menilai upaya perubahan rezim tetap tidak mudah diwujudkan, mengingat kesiapan militer dan jaringan regional Iran.
Serangan Udara Jadi Opsi Utama
Serangan yang dilaporkan media menyasar sejumlah fasilitas penting di Teheran, termasuk Kementerian Intelijen, Kementerian Pertahanan, Organisasi Energi Atom Iran, serta kompleks militer Parchin. Ledakan juga terdengar di beberapa kota seperti Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, dan Tabriz.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan juga telah dipindahkan ke lokasi aman.
Trump dalam pernyataannya menyebut AS akan “menghancurkan rudal Iran, memusnahkan industri misilnya, dan melemahkan kekuatan lautnya”.
Sementara itu, Pakar militer China, Zhang Junshe, menilai fokus serangan terhadap Angkatan Laut Iran menunjukkan ambisi Washington untuk menguasai Teluk Persia dan mengamankan jalur strategis Selat Hormuz.
Menurutnya, AS saat ini mengerahkan jet tempur di Timur Tengah, termasuk dari dua kelompok tempur kapal induk, serta dukungan Angkatan Udara Israel. Sebanyak 12 jet tempur F-22 juga dilaporkan ditempatkan di Israel, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam konteks operasi tempur nyata.
Zhang memperkirakan perang darat kecil kemungkinannya terjadi. Selain risiko politik, faktor geografis Iran yang bergunung-gunung membuat operasi darat berbiaya tinggi dan berisiko besar, seperti pengalaman AS di Irak dan Afghanistan.
Serangan udara akan menjadi instrumen utama pada tahap ini,”
ujarnya.
Di sisi lain, Iran diperkirakan akan merespons dengan pengerahan rudal balistik dan drone, serta kemungkinan melibatkan kelompok sekutu regional seperti Houthi atau jaringan yang sering disebut sebagai Poros Perlawanan.
Konflik Sulit Diredam
Para analis menilai keberlanjutan negosiasi nuklir akan semakin sulit di tengah eskalasi militer ini. Jika pola serangan dan balasan terus berlanjut, konflik berisiko meluas dan melibatkan lebih banyak aktor regional.
Di tengah situasi tersebut, negosiasi yang semula diharapkan menjadi pintu de-eskalasi justru berpotensi berubah menjadi babak baru konfrontasi terbuka.
