Pembahasan perjanjian terkait wilayah udara RI yang dapat dilintasi oleh pesawat militer Amerika Serikat (AS) memunculkan banyak kritik. Perjanjian baru ini, jika disetujui, akan membuat militer AS memiliki akses langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dari Australia.
Kesepakatan perjanjian tersebut juga akan menempatkan Indonesia sejajar dengan Australia, Jepang, dan Filipina dalam jaringan mobilitas militer Amerika yang semakin saling terhubung dan mencakup seluruh kawasan Indo-Pasifik.
Mengutip laporan dari Defence Security Asia, Rabu, 15 April 2026, proposal perjanjian antara AS-RI yang bocor ke publik bukan sekedar perjanjian pertahanan bilateral, melainkan titik balik potensial jangka panjang untuk menghindari aliansi formal.
Indonesia memang menempati salah satu posisi geografis yang paling menentukan secara strategis di dunia karena kepulauannya secara fisik menghubungkan Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Samudera Hindia bagian timur, bahkan mendekati Selat Malaka.
Pesawat Amerika mana pun yang bergerak di antara Guam, Australia utara, Filipina, atau Diego Garcia, sering kali melewati koridor udara yang dikendalikan oleh Indonesia, yang hingga saat ini memerlukan izin penting.
Melansir dari Eurasia Review, pesawat militer AS juga berpotensi berpatroli di Selat Malaka kapan saja. Hal ini memungkinkan pasukan AS untuk membangun kehadiran di selat tersebut, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Menurut Murray Hunter Profesor di Universitas Malaysia Perlis, mengatakan dalam konteks perang Iran, AS kini akan memiliki akses ke Selat Malaka dan dapat melakukan operasi terhadap kapal apa pun yang diyakini beroperasi melawan kepentingan AS.
Dari perspektif China, ini adalah kabar buruk karena sebagian besar minyak China dari Teluk melewati Selat Malaka dan Laut China Selatan. ASEAN, melalui Presiden Indonesia Prabowo, berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan negara-negara adidaya di Selat Malaka, dan berisiko menjadikan selat tersebut sebagai pusat gesekan militer dalam kondisi tertentu,”
kata Murray dalam keterangannya.
Menurut Murray, dengan Indonesia menjadi kolaborator militer AS yang jauh lebih dekat, keadaan ketegangan politik di kawasan ASEAN telah berubah secara drastis, sehingga Selat Malaka menjadi fokus yang jauh lebih besar.
Hal ini sangat berbeda dengan doktrin “Bekas Aktif” tradisional Indonesia yang dimulai di bawah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di mana Indonesia mempertahankan non-blok formal sambil terlibat dengan berbagai kekuatan besar yang bersaing.
ASEAN kini harus bersabar dan menunggu reaksi Tiongkok terhadap perubahan kebijakan yang dramatis ini. Tiongkok adalah mitra dagang utama Indonesia, tempat Tiongkok telah melakukan investasi infrastruktur besar-besaran. Oleh karena itu, Tiongkok dapat bereaksi dengan sanksi perdagangan seperti yang dilakukannya satu dekade lalu terhadap Australia, tekanan diplomatik, atau memutuskan untuk meningkatkan aktivitas militer di kawasan tersebut,”
ujarnya.
Kawasan ini juga masih harus melihat bagaimana kesepakatan baru Indonesia dengan Washington akan diimplementasikan. Jika kesepakatan ini membawa kolaborasi komando dan logistik yang lebih besar antara AS dan Indonesia, langkah selanjutnya bisa jadi mengintegrasikan Australia ke dalam hubungan tersebut.
Langkah seperti itu akan mendapat dukungan kuat di Canberra. Kesepakatan baru ini juga dapat menyebabkan reaksi politik dari kelompok-kelompok di dalam Indonesia yang mungkin melihatnya sebagai pelanggaran kedaulatan,”
imbuhnya.
