Kesepakatan tersebut disebut berpotensi menjadi titik balik strategis jangka panjang, sekaligus cara untuk memperkuat kerja sama tanpa harus membentuk aliansi militer formal.
Pengamat: Bisa Melemahkan Kedaulatan Udara
Menanggapi isu ini, pengamat politik internasional Edwin Tambunan menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak terhadap kedaulatan nasional.
Berdasarkan pengakuan dari Kemenhan, belum ada perjanjian tentang Blanket Overflight Access ini. Baru sebatas letter of intent. Akses lintas udara secara bebas untuk tentu akan melemahkan kedaulatan udara kita,”
ujar Edwin kepada owrite.id.
Tidak ada yang bisa memastikan apakah negara yang mendapatkannya, seperti AS, akan menggunakannya hanya untuk melintas,”
tambahnya.
Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?
Lebih lanjut, Edwin menilai kebijakan ini bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan jika mampu memanfaatkan perjanjian secara strategis.
Namun di sisi lain, manfaat tersebut tidak akan otomatis dirasakan tanpa negosiasi yang cermat.
Namun, saya tidak melihat pemerintahan sekarang dalam posisi memiliki kapabilitas untuk melakukannya. Dengan demikian, langkah AS untuk memperoleh Blanket Overflight Access ini sebaiknya ditutup dulu saat ini. Tidak pantas mengorbankan kedaulatan untuk inisiatif-inisiatif yang tidak jelas,”
tutur Edwin.
Posisi Strategis Indonesia Jadi Sorotan
Secara geografis, Indonesia memang memiliki posisi yang sangat vital dalam peta global. Wilayah kepulauannya menghubungkan berbagai jalur penting seperti Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, hingga Samudra Hindia bagian timur, serta berdekatan dengan Selat Malaka.
Hal ini membuat jalur udara Indonesia menjadi koridor penting bagi pergerakan militer, termasuk bagi pesawat AS yang beroperasi dari Guam, Australia utara, Filipina, hingga Diego Garcia.
Selain itu, laporan dari Eurasia Review juga menyebutkan bahwa pesawat militer AS berpotensi melakukan patroli di Selat Malaka kapan saja jika akses ini diberikan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi peningkatan kehadiran militer AS di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang selama ini menjadi titik vital perdagangan global.
