Direktur Geopolitik Great Institute Teguh Santosa merespons pandangan publik Indonesia yang mencampuradukkan konflik Timur Tengah, khususnya peran Board of Peace (BOP), dan eskalasi antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Ia menyorot banyak kecaman dari dalam negeri yang menuding BOP berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Israel. Padahal, BOP merupakan instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lahir dari resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, yang bertujuan demi perdamaian di Gaza.
Resolusi itu tentang Gaza, bukan tentang lain-lain, bahkan bukan tentang Palestina bahkan, tapi tentang Gaza. Nama BOP memang keluar dari comprehensive plan yang diusulkan oleh Donald Trump,”
kata Teguh kepada Owrite.id.
Dia juga menepis narasi perihal serangan Israel dan Amerika Serikat kepada Iran merupakan bagian dari operasi BOP. Konflik ketiga negara itu ialah problem klasik sebelum Revolusi 1979 yang tidak berkaitan dengan tugas BOP di Gaza.
Itu bukan serangan oleh BOP, (tapi) serangan Amerika Serikat dan Israel, karena mereka punya urusan lama sama Iran. Jangan digabungkan. Karena BOP, bertugas (soal) Gaza,”
sambung dia.
Bahkan Ayatollah Ruhollah Khomeini, eks pemimpin tertinggi Revolusi Islam Iran, setelah revolusi tahun 1979, mengibaratkan Setan Besar (The Great Satan/Shaitan-e Bozorg) ditujukan kepada Amerika Serikat; dan Setan Kecil (The Lesser Satan/Shaitan-e Kuchak) ditujukan kepada Israel. Istilah itu pula yang membuat narasi sebaiknya Indonesia keluar dari lingkaran BOP.
Teguh berpendapat desakan agar Indonesia tarik diri dari BOP lantaran terdapat Israel dan Amerika Serikat, hal tersebut ia nilai tak logis.
Susah, ya? Karena Israel dan Amerika Serikat juga anggota PBB. Misalnya, Indonesia keluar dari BOP karena ada dua ‘setan’ di situ, maka Indonesia mesti keluar juga dari PBB,”
ucap Teguh menganalogikan.
Ia meminta publik tidak mencampuradukkan urusan perdamaian di Gaza dengan urusan tradisional Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kemudian, Teguh juga merespons pertanyaan publik ihwal penyebab Israel menjadi anggota BOP, sedangkan Palestina tidak.
Alasannya karena secara regulasi resolusi Dewan Keamanan PBB, anggota BOP harus berstatus member state (negara berdaulat yang telah diterima menjadi anggota PBB), sementara saat ini Palestina masih berstatus observer state (negara pengamat).
