Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali terlihat didampingi putrinya, Kim Ju-ae, mengawasi uji coba peluncuran rudal balistik taktis. (Sumber: istimewa)
Menurut laporan dari The Telegraph, Korea Utara (Korut) telah memperbarui konstitusinya untuk mewajibkan serangan nuklir balasan jika pemimpin Kim Jong Un dibunuh.
Dalam laporan tersebut, perubahan konstitusi itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan global menyusul pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan pejabat lainnya selama konflik baru-baru ini.
Diketahui, Khamenei tewas dalam serangan Israel di Teheran sebagai bagian dari operasi militer terkoordinasi AS-Israel awal tahun ini.
Iklan
Korut Ubah Konstitusi Nuklir
Melansir dari The Fox News, Senin, 11 Mei 2026, revisi konstitusi tersebut disetujui selama sidang Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, yang dibuka pada 22 Maret di Pyongyang.
Menurut laporan tersebut, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) memberikan pengarahan kepada para pejabat senior pemerintah minggu ini mengenai pembaruan konstitusi rivalnya tersebut.
Kebijakan yang direvisi, diketahui menguraikan prosedur untuk tindakan pembalasan jika kepemimpinan Korea Utara lumpuh atau terbunuh.
Jika sistem komando dan kendali atas pasukan nuklir negara terancam oleh serangan pasukan musuh, serangan nuklir akan diluncurkan secara otomatis dan segera,”
demikian bunyi ketentuan yang diperbarui tersebut.
Kim Jong Un Perkuat Sikap Keras
Reuters sebelumnya juga melaporkan Korea Utara merevisi konstitusinya untuk mendefinisikan wilayahnya sebagai wilayah yang berbatasan dengan Korea Selatan dan menghapus referensi tentang reunifikasi, yang mencerminkan dorongan Kim Jong Un untuk secara resmi memperlakukan kedua Korea sebagai negara yang terpisah.
Itu menandai pertama kalinya Korea Utara memasukkan klausul teritorial dalam konstitusinya.
Bulan lalu, Kim juga berjanji untuk lebih memperkuat kemampuan nuklir negara itu sambil mempertahankan sikap garis keras terhadap Korea Selatan, yang disebutnya sebagai negara “paling bermusuhan”.
Kim pun menuduh Amerika Serikat melakukan “terorisme dan agresi negara,” dan mengisyaratkan Korea Utara dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam menentang Washington di tengah meningkatnya ketegangan global.
